Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati yang digelar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) dan dihadiri perwakilan partai politik (parpol). Rakor bertempat di Hotel Sutanraja Minut, 09-11 Maret 2020.
Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati yang digelar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) dan dihadiri perwakilan partai politik (parpol). Rakor bertempat di Hotel Sutanraja Minut, 09-11 Maret 2020.

Bawaslu dan Parpol Bicarakan Penyelesaian Sengketa Pilkada

POLITIK

MINUT, publikreport.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Utara (Minut), 09-11 Maret 2020, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati. Rakor bertempat di Hotel Sutanraja Minut.

Membicarakan penyelesaian sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) ini, menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Minut, Simon Awuy, sehingga dianggap perlu untuk bertatap muka dengan partai politik (parpol), sekaligus menyampaikan hal-hal apa saja yang dilakukan terkait penyelesaian sengketa jika terjadi.

Kegiatan ini mengundang semua perwakilan parpol yang ada di Minut, sehingga pada saat menghadapi sengketa sudah bisa mengetahui langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi sengketa Pilkada,” katanya.

Koordinator Devisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengkete Bawaslu Kabupaten Minut, Rocky Ambar menjelaskan, sengketa Pemilihan Umum (Pemilu), Bawaslu berharap tidak terjadi. Tapi jika terjadi, sudah merupakan kewajiban Bawaslu untuk menyelesaikannya.

Jangan kita main dalam penafsiran, karena konteks hukumnya tidak kuat. Semua harus sesuai dengan regulasi, karena tindaklanjut dari sengketa pasti ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) untuk memberikan koreksi, bukan melakukan sidang baru. Disini PTUN hanya akan melihat jika sesuai kajian hukumnya dari Bawaslu,” jelasnya.

Senada dengan Rocky, Komisioner Bawaslu Kabupaten Minut, Awaludini Umbola mengatakan, Bawaslu berharap tidak terjadi sengketa. Karena sengketa akan memakan waktu, energi dan biaya. Sehingga wajib bagi Bawaslu melakukan penyelesaikan jika terjadi sengketa, namun dilakukan secara cepat dan murah.

Sengketa berpotensi ada sejak tahapan Pilkada dimulai. Kami tidak mengharapkan terjadi sengketa, sehingga kami mengedepankan pencegahan,” ujarnya.

Tampil sebagai pembicara pada rakor tersebut, Praktisi Hukum, Toar Palilingan. | GLENLY B

Leave a Reply