Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan pengantar pada rapat terbatas terkait BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan) melalui konferensi media dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 24 Maret 2020.
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan pengantar pada rapat terbatas terkait BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan) melalui konferensi media dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 24 Maret 2020.

Soal BPJS Kesehatan, Ini Arahan Jokowi

JAKARTA, publikreport.com – Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tugas negara menjamin pelayanan kesehatan kepada seluruh warganya, kepada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) dalam sistem jaminan kesehatan nasional yang berfungsi secara penuh dan berkelanjutan. Terutama saat ini ketika menghadapi pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Beberapa hal terkait jaminan kesehatan, Jokowi menekankan:

Pertama, penyelesaian dasar hukum baru yang dibutuhkan untuk mengatur pembiayaan, sehingga terdapat kepastian pelayanan yang baik bagi pasien maupun pihak rumah sakit.

Tahun ini fokuskan kepada kemampuan untuk menjaga rumah sakit dapat berfungsi penuh, terutama alur penjaminan pasien dalam perawatan, serta proses percepatan penyaluran dana yang dibayarkan kepada rumah sakit,” ungkapnya saat memberikan pengantar pada rapat terbatas terkait BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan) melalui konferensi media dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 24 Maret 2020.

Kedua, terkait pembiayaan BPJS Kesehatan untuk pasien Covid-19, siapkan beban biaya pelayanan kesehatan atas penanganan bencana wabah Covid-19 ini dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja DAerah).

Kita harus memastikan bahwa gubernur, bupati, walikota juga melakukan realokasi anggaran APBD untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terpapar Covid-19,” ujarnya.

Ketiga, untuk Menteri Kesehatan (Menkes), segera tetapkan norma, standar, dan prosedur yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan jaminan kesehatan untuk pasien Covid-19, baik terkait informasi, fasilitas kesehatan, besaran biaya pelayanan, serta pendataan fasilitas kesehatan yang mana yang dapat memberikan pelayanan kesehatan akibat Covid-19.

BACA JUGA: MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Arahan Presiden ini, diperlukan sebagai landasan hukum baru setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan peserta BP (Bukan Pekerja) yang mulai berlaku 01 Januari 2020.

BACA JUGA: BPJS Tomohon Dilaporkan ke Ombudsman

Pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini tentu berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama pasien Covid-19,” tambahnya. | DORANG

Leave a Reply