Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Tomohon dipimpin Ketua, Rooije Rumende bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tomohon, Ronny Lumowa saat studi banding ke Bandung, Provinsi Jawa Barat (Jabar) beberapa waktu lalu.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Tomohon dipimpin Ketua, Rooije Rumende bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tomohon, Ronny Lumowa saat studi banding ke Bandung, Provinsi Jawa Barat (Jabar) beberapa waktu lalu.

Pemkot Tak Akui Pengurus Baru (KSB) LPM Tomohon

TOMOHON, PUBLIKREPORTcom – Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Tomohon, khususnya Ketua, Sekretaris dan Bendahara (KSB) tidak diakui Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon. Padahal pengurus baru ini telah dilantik LPM Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Pelantikan itu tidak sah, karena Badan Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) Kota Tomohon selaku Pembina LPM tidak diberitahu. Ini baru dilaporkan kemarin,” kata Kepala Badan Kesbangpol Kota Tomohon, Ronny Lumowa saat ditemui wartawan, Selasa 24 Maret 2020.

Rooije Rumende, selaku Ketua LPM Kota Tomohon, menurut Ronny, diberhentikan dengan kesalahan tidak jelas, yang kemudian digelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) pada 18 Pebruari 2020.

Rumende terpilih mutlak karena keinginan seluruh kelurahan. Kalau dibilang dia salah karena tidak melaporkan penggunaan dana hibah ke LPM Provinsi, itu salah. Karena Rp300 juta itu dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Tomohon dan bukan dari LPM Provinsi,” tegasnya.

KSB LPM Tomohon Diganti

Kalau LPM dibawa Noldy lakukan kegiatan, kita akan tindak tegas dengan mengirim PolPP (Polisi Pamong Praja),” sambung Ronny.

Demi kelanjutan organisasi, Ronny mengatkan, LPM versi Rumende tidak akan lagi berafiliasi ke LPM Provinsi.

Akan ganti nama menjadi LIPM (Lembaga Inovasi Pemberdayaan Masyarakat) dengan SK (Surat Keputusan) Walikota yang diperkuat dengan Peraturan Walikota,” katanya.

Mereka Melayani Siapa?

Mengenai dana LPM Kota Tomohon sebesar Rp350 juta dari APBD tahun 2020 yang dianggarkan lewat Badan Kesbangpol Tomohon, Ronny menjelaskan, tidak akan digunakan oleh LPM versi Noldy Wuisan.

Uang Rp350 juta itu masih kita simpan karena itu sudah digeser. Ya, menunggu rampungnya SK dan pelantikan LIPM,” ujarnya.

LPM Tomohon Terancam Kehilangan Dana Ratusan Juta

Sebelumnya, Ketua LPM Provinsi Sulut, Ferdy Suoth mengatakan, Rooije Rumende di’knock down’ karena melanggar AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga).

Yang bersangkutan tidak mentaati bahkan melawan AD/ART. Mereka tidak mau melaporkan penggunaan dana hibah tahun 2019. Musdalub dilaksanakan tanpa sepengetahuan kami,” tegasnya.

‘Penguasa’ Dituding Buat LPM Tomohon ‘Tak Berdaya’

Ketua LPM Tomohon, Noldy Wuisan mengaku tidak bisa menolak penunjukan dirinya sebagai pengganti Rooije Rumende.

Saya hanya menjalankan amanat dari LPM Provinsi. Saya sudah menerima SK Plt (Pelaksana Tugas) Ketua bersamaan dengan terbitnya SK Pemberhentian saudara Rooije. Sekarang kita sementara melengkapi kepengurusan, karena yang terlibat di Musdalub harus diganti,” terangnya.

PMI, KNPI dan Pramuka Tak Dapat Dana Hibah dari Pemkot Tomohon

Diketahui, Ketua LPM Provinsi Sulut telah melantik KSB LPM Tomohon pada 11 Maret 2020 di Sekretariat LPM Kelurahan Matani III, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, Provinsi Sulut. | JOPPY JW

Leave a Reply