Surat Edaran (SE) Gubernur Provinsi Sulut yang ditandatangani 03 April 2020.
Surat Edaran (SE) Gubernur Provinsi Sulut yang ditandatangani 03 April 2020.

Gubernur Minta Laporan Bupati/Walikota se-Sulut

MANADO, publikreport.com – Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey meminta bupati dan walikota di Sulut agar melaporkan secara berkala setiap kebijakan yang diambil dalam penanganan pencegahan dan penularan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Seruan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Sulut yang ditandatangani 03 April 2020.

Surat Edaran ini menindaklanjuti Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020.

Dalam Surat Edaran Gubernur Sulut ini ditekankan jabatan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah tidak dapat didelegasikan oleh bupati dan walikota kepada pejabat lain di daerah. Dan tidak keluar daerah selama penanganan Covid-19.

Dimintakan kepada bupati dan walikota agar konsentrasi penuh dan tidak diperkenankan meninggalkan wilayahnya selama masa penanganan Covid-19,” tegas Olly Dondokambey dalam Surat Edaran itu.

Disamping itu, Olly menjelaskan, antisipasi dan penanganan Covid-19 di daerah dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19. Adapun penyusunan susunan organisasi, keanggotaan dan tugas pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah, menurut Olly, harus berpedoman pada Surat Edaran Mendagri Nomor 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020.

Pendanaan yang diperlukan untuk keperluan penanganan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah, dibebankan pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) masing-masing daerah,” ujarnya.

BACA JUGA: Dampak Covid-19, Pejabat Sangihe Dilarang Keluar Daerah

Leave a Reply