Surat Edaran (SE) Gubernur Provinsi Sulut yang ditandatangani 03 April 2020.
Surat Edaran (SE) Gubernur Provinsi Sulut yang ditandatangani 03 April 2020.

Gubernur Minta Laporan Bupati/Walikota se-Sulut

BACA JUGA: Dampak Covid-19, Masyarakat Sangihe Bakal Diberi Gaji Harian

Terkait status keadaan darurat siaga bencana, Olly meminta pemerintah daerah kabupaten dan kota dapat menetapkan status keadaan darurat siaga bencana Covid-19 Daerah dan/atau keadaan tanggap darurat bencana di tingkat kabupaten dan kota dengan mempertimbangkan beberapa hal.

BACA JUGA: Pembatasan Sosial Berskala Besar, Juri: Pemda Terapkan …

Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19 yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) kabupaten dan kota. Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19, bupati dan walikota menetapkan status bencana Covid-19,” jelasnya.

BACA JUGA: Rp405,1 Triliun Anggaran Pemerintah Tangani Covid-19

Dalam hal perumusan kebijakan penanganan dampak pencegahan dan penularan Covid-19, pemerintah daerah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah, dimintakan harus melakukan analisa yang matang, mendalam, dan berdasarkan evidence-based untuk memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin muncul di masyarakat serta memastikan keamanan dan keselamatan tenaga penyedia Iayanan kesehatan sebagai garda terdepan serta memberikan Iayanan bagi masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). | VERONICA DSK

Leave a Reply