Ilustrasi.
Ilustrasi.

Kepsek Diminta Gunakan Dana BOS dengan Bijak

PENDIDIKAN

JAKARTA, publikreport.com – Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hamid Muhammad yakin kepala sekolah (kepsek) sudah memahami mekanisme dan segala konsekuensinya pengunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Apalagi sistem pelaporan dana BOS yang terus-menerus dikembangkan kian meminimalisasi penyimpangan. Di tengah kondisi darurat, dirinya menyarankan, sebaiknya seluruh unsur sekolah bahu-membahu mengoptimalkan penggunaan dana BOS yang tepat sasaran.

“Koordinasi kami sangat ketat mulai dari kepala sekolah, dinas, dan pusat (Kemendikbud). Hal ini sudah kita lakukan sejak lama sehingga jika ada perubahan seperti sekarang, kita harus percaya kepada kepala sekolah,” jelas Hamid menjawab kekuatiran masyarakat atas penggunaan dana BOS yang tidak tepat sasaran,

Alokasi dana BOS, Hamid mengatakan, mengacu pada dua belas komponen penggunaan, dengan memperhatikan beberapa penyesuaian yang terdapat dalam Permendikbud (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis (BOS) Reguler.

Pengelolaan dana BOS, Hamid menegaskan, harus secara terbuka melibatkan pengelola sekolah. Dimana kepala sekolah bertindak sebagai penanggung jawabnya. Acuan penggunaan, Hamid melanjutkan, tetap menggunakan dua 12 komponen penggunaan dana BOS, tapi aturan alokasi untuk guru honorer disesuaikan dengan kebutuhan.

“Jadi kalau misalnya di satu sekolah memerlukan dana lebih dari 50 persen untuk membayar guru honorer yang mengajar ke rumah-rumah, diperbolehkan. Penggunaannya untuk apa saja sudah ditentukan tapi berapa besarannya yang digunakan, diserahkan ke kepala sekolah,” ujarnya.

Berikut 12 komponen pembiayaan dana BOS:

1. Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB)
2. Pengembangan perpustakaan
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
4. Kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran
5. Administrasi kegiatan sekolah
6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
7. Langganan daya dan jasa
8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
9. Penyediaan alat multi media pembelajaran
10. Penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama
11. Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB
12. Pembayaran honor.

Leave a Reply