Ferdy Sondakh, anggota Fraksi PDIP/Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Ferdy Sondakh, anggota Fraksi PDIP/Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Diduga Tolak Sumbangan Pemprov, Fraksi PDIP Akan Panggil Kadis PMD

POLITIK

SANGIHE, publikreport.com – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sangihe akan memanggil Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jeffry Gaghana untuk dimintai klarifikasi. Klarifikasi terkait dugaan penegasan Jeffry yang melarang para kapitalaung (kepala kampung) agar tidak menerima bantuan bahan pokok (bapok) bagi warga terdampak Covid-19 dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang disalurkan beberapa hari lalu.

“Bantuan itu wujud kepedulian pak gubernur dan wakil gubernur terhadap warga Sangihe. Terus terang saja, kami, Fraksi PDIP menyesalkan sikap Kadis PMD Sangihe dan kami akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi,” tegas anggota Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ferdy Sondakh yang juga adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Kepada pimpinan daerah, Ferdy meminta supaya dapat mengevaluasi kinerja Kadis PMD Sangihe. Sebab, menurutnya secara tidak langsung sikap yang ditunjukan kadis tersebut dapat merusak hubungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Pemerintah Provinsi Sulut.

“Dugaan penolakan bantuan oleh Jeffry karena alasan untuk mengamankan dari ancaman Covid-19, padahal orang orang yang membawa bantuan sudah memenuhi standar kesehatan. Begitu pun bantuan hanya diserahkan di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi di Sangihe. Selanjutnya orang-orang Dinas Pendidikan Provinsi yang mendistribusikannya. Jadi saya minta kinerja pejabat seperti itu harus dievaluasi pimpinan daerah,” ujarnya.

Jeffry Gaghana saat dikonfirmasi menjelaskan, dirinya bersedia jika Fraksi PDIP akan memanggilnya. Mantan Pelaksana tugas (Plt) Kadis Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe ini membantah kalau ia menolak bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut itu. Menurutnya, para kapitalaung dimintanya bukan untuk menolak bantuan, tapi menolak orang pemprov yang membawa bantuan, yang notabene terlebih dahulu harus mengikuti Protap (Protokol Tetap) Covid-19 atau karantina mandiri selama 14 hari.

“Jujur saja saya justru bersyukur ada bantuan yang masuk ke Sangihe dan saya tidak pernah menolaknya. Sebab yang saya tidak mau adalah orang yang membawa bantuan tersebut tidak isolasi mandiri tapi langsung turun lapangan menyalurkan bantuan,” jelasnya. | VEBE

Leave a Reply