Video conference (vidcon) sosialisasi Korsupgah Korupsi yang digelar KPK, Senin 04 Mei 2020, yang diikuti Gubernur Provinsi Sulut, Olly Dondokambey.
Video conference (vidcon) sosialisasi Korsupgah Korupsi yang digelar KPK, Senin 04 Mei 2020, yang diikuti Gubernur Provinsi Sulut, Olly Dondokambey.

Pencegahan Korupsi, Sulut Miliki Beberapa Kendala

MANADO, publikreport.com – Dari hasil evaluasi dari pencapaian koordinasi supervisi pencegahan korupsi, Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey mengungkapkan, terdapa sejumlah kendala yang yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sulut.

Hambatan tersebut, seperti Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DinPMPTSP) yang belum ada aplikasi perizinan full online yang terintegrasi dengan aplikasi OSS (Online Single Submission). Menurut Olly, aplikasi tersebut masih dalam tahapan pembuatan kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan DinPMPTSP daerah kabupaten dan kota.

Juga masih sementara berkoordinasi dengan Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS), Badan Pertanahan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk pemenuhan target implementasi tax clearance.

Kemudian pada area Pengadaan Barang Jasa, dimana Pemerintah Provinsi Sulut belum mengintegrasikan aplikasi SIRUP dengan aplikasi penganggaran. Karena prosesnya masih dalam tahap pekerjaan melalui kerjasama dengan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) selaku penyedia aplikasi.

Disamping itu, pada area manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara) indikator Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), dimana Pemerintah Provinsi Sulut sementara dalam proses penyusunan revisi pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 72 Tahun 2017 mengenai Implementasi TPP diakomodasi dengan kepatuhan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), BMD, dan TPTGR (Tim Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi), sehingga terget pada 2019 belum terpenuhi.

Adapun pada area optimalisasi Pendapatan Daerah, Pemerintah Provinsi Sulut terlambat dalam penginputan ke aplikasi (yakni pada 01 Januari 2020).

“Dengan hambatan-hambatan serta kekurangan yang ada, maka kedepan tentunya kami akan berupaya lebih keras lagi melahirkan inovasi yang lebih baik, serta meningkatkan koordinasi dalam pencapaian rencana aksi Korsupgah,” papar Olly pada video conference (vidcon) sosialisasi Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin 04 Mei 2020.

Leave a Reply