Gubernur Provinsi Sulut, Olly Dondokambey saat menjadi pembicara dalam forum webinar membahas kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19 dan penguatan ekonomi pascapandemi Covid-19 yang diselenggarakan ISEI Cabang Manado, Selasa, 05 Mei 2020.
Gubernur Provinsi Sulut, Olly Dondokambey saat menjadi pembicara dalam forum webinar membahas kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19 dan penguatan ekonomi pascapandemi Covid-19 yang diselenggarakan ISEI Cabang Manado, Selasa, 05 Mei 2020.

Pertanian Jadi Fokus Pemerintah Pascapandemi Covid-19

MANADO, publikreport.com – Sektor pertanian, termasuk didalamnya bidang perikanan, menurut Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey menjadi salah satu kebijakan strategis 2021. Program utama yang harus dilaksanakan adalah bagaimana mendorong lapangan usaha atau sektor pertanian tidak ditinggalkan.

“Untuk itu pemerintah akan mendukung dengan pemberian KUR (Kredit Usaha Rakyat)/KUT (Kredit Usaha Tani) untuk penyediaan permodalan, serta penyediaan benih dan pupuk yang cukup,” kata Olly saat menjadi pembicara dalam forum webinar membahas kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19 (Coronaviruus Disease 2019) dan penguatan ekonomi pascapandemi Covid-19 yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Manado, Selasa, 05 Mei 2020.

Mengenai sektor pariwisata, Olly mengatakan, pemerintah bekerja sama dengan stakeholders pariwisata menggiatkan kembali sektor tersebut, meningkatkan MICE (Meeting, Incentive, Conference and Exehibition), serta percepatan pembangunan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Pariwisata Likupang sebagai kawasan strategis pariwisata nasional & destinasi pariwisata super prioritas.

Disamping itu terus mendorong ekpor produk perkebunan dan perikanan, serta pengendalian distribusi barang dan jasa.

“Semua program dan kebijakan ini harus terintegrasi dari tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten/kota, dengan terus meningkatkan kesinambungan pembangunan sektor pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sesuai potensi daerah masing-masing,” ujarnya.

Penanganan Covid-19

Penanganan Covid-19 di Sulut, Olly menjelaskan, dilaksanakan sejalan dengan arahan pemerintah pusat, yaitu ditujukan untuk bidang kesehatan, program jaring pengaman sosial dan bidang ekonomi. Terdapat enam permasalahan utama sebagai dampak pandemi Covid-19, yaitu:

  1. Harga bahan pokok meningkat, sementara jumlah barang cukup tersedia
  2. Daya beli masyarakat menurun akibat banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan terutama yang bergerak di sektor ekonomi kecil/mikro
  3. Distribusi barang dan jasa terganggu akibat kebijakan PSBB
  4. Dikuatirkan kondisi ini akan memacu berkurangnya gairah masyarakat petani untuk melanjutkan usaha taninya
  5. Semakin tingginya angka pengangguran
  6. Meningkatnya jumlah penduduk miskin.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Olly mengatakan, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota telah melaksanakan refocusing dan realokasi penggunaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Dimana APBD Provinsi Sulut mengalokasikan anggaran sebesar Rp171,5 miliar. Jika dijumlahkan kekuatan APBD provinsi dan kabupaten/kota se-Sulut, kurang lebih Rp521 miliar yang menjadi refocusing dan realokasi APBD tahun 2020 untuk penanganan Covid-19.

Leave a Reply