Ilustrasi.
Ilustrasi.

Mensos Tegaskan Bansos Bagi Petani dan Nelayan Bersifat Tunai

JAKARTA, publikreport.com – Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara menegaskan, sesuai arahan Presiden, bantuan sosial (bansos) bagi nelayan dan petani bersifat tunai.

“Sesuai dengan tugas fungsi kami, Kementerian Sosial (Kemensos) diperintahkan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait program-program yang sifatnya bansos,” kata Juliari usai rapat terbatas (ratas), Kamis 28 Mei 2020.

Menteri Pertanian (Mentan) dan Menteri Kelautan dan Perikanan, menurut Juliari, telah menyampaikan ada sekitar 2,7 juta petani dan juga 1,1 juta nelayan yang perlu diintervensi.

“Intervensinya tentunya bisa berupa dua kegiatan, pertama bansos atau yang kedua adalah bisa dalam bentuk skema pemulihan ekonomi,” jelasnya.

Di dalam paket stimulus yang sudah disiapkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Juliari mengatakan, ada anggaran untuk program-program bansos dan ada anggaran untuk program-program pemulihan ekonomi. Untuk itu, akan melakukan pemadanan data dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), apakah dari 2,7 juta dan 1,17 juta petani dan nelayan tersebut sudah masuk ke dalam DTKS atau belum.

“Memang tadi ada info dari Kepala Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), bahwa sekitar, saya lupa angkanya, 80 persen, belum masuk DTKS yang nanti kami secara bertahap akan memasukkan ke dalam DTKS,” bebernya.

Dalam DTKS per hari ini (Kamis 28 Mei 2020), Juliari mengungkapkan, ada sekitar 10,825 juta kepala keluarga (KK) atau kepala rumah tangga yang lapangan pekerjaannya adalah pertanian dan perikanan.

“Jadi 10,825 juta kepala rumah tangga di dalam DTKS kami yang mata pencahariannya adalah sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan,” paparnya.

Berikutnya, Juliari melanjutkan, akan melakukan cleansing dari 10,825 juta itu berapa yang sudah terima program bansos reguler seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan berapa yang belum. Mungkin, Juliari mengatakan, nanti akan membutuhkan persetujuan Mentan dan Menteri KKP, apabila dari 2,7 juta petani dan 1,17 juta nelayan ini layak untuk diberikan bansos, maka akan diusulkan agar diberikan program reguler.

“Jadi ada Covid-19 atau tidak ada Covid-19 dia dapat terus, yaitu PKH dan BPNT. Karena sebenarnya Peraturan Menteri Sosial (Permensos) terkait kedua program ini juga sebenarnya sangat berkaitan dengan sektor pertanian dan sektor perikanan,” ujarnya.

Sebagai contoh,Juliari mengatakan, dalam Keputusan Menteri Sosial, yang diperbolehkan dijual di e-Warong itu adalah antara lain daging dan ikan.

“Kami juga sudah berkomunikasi dengan Pak Menteri KP bahwa silakan kalau misalnya ada para nelayan atau koperasi nelayan atau apapun bentuknya yang ingin berpartisipasi dalam program ini kami buka pintu, kita sediakan karpet merah lah, kurang lebih seperti itu,” tuturnya.

BACA JUGA: Skema Pemerintah untuk Membantu Petani dan Nelayan di Masa Pandemi Covid-19

Tentunya, Juliari menambahkan, teknis pelaksanaan dilapangan perlu dikoordinasikan lagi karena mencakup wilayah yang luas dan jumlah yang banyak. Prinsipnya, Kementerian Sosial akan melakukan cleansing data sekali lagi terkait 2,7 juta petani dan 1,17 juta nelayan. Apabila memang dari angka itu ada yang belum dapat program bansos, akan diusulkan diberikan program bansos yang reguler.

“Jadi terus dia, mau setelah Covid-19 pun dia akan dapat bansos terus sampai nanti tentunya dia naik kelas menjadi keluarga yang sejahtera,” katanya.

“Prinsipnya kami dari Kementerian Sosial akan mem-backup kedua kementerian sahabat-sahabat kami ini, tentunya sesuai dengan tugas dan fungsi kami sebagai penyelenggara program-program kesejahteraan sosial,” tambah Juliari. | DORANG

Leave a Reply