Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Dua Kabupaten di Sulut Masuk Zona Hijau

JAKARTA, publikreport.com – Dua kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara dinyatakan masuk zona hijau dan diperbolehkan melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19 (Coronavirus Disease 2019). Dua kabupaten di Sulut ini masuk zona hijau bersama sejumlah provinsi, kota dan kabupaten Indonesia, yakni:

Provinsi Aceh ada 14 kabupaten/kota, Sumatera Utara (Sumut) ada 15 kabupaten/kota, Kepulauan Riau ada 3 kabupaten, Riau 2 Kabupaten, Jambi 1 kabupaten, Bengkulu 1 kabupaten, Sumatera Selatan (Sumsel) 4 kabupaten/kota, Bangka Belitung 1 kabupaten dan Lampung 2 kabupaten, Jawa Tengah (Jateng) 1 kota, Kalimantan Timur (Kaltim) 1 kabupaten, Kalimantan Tengah (Kalteng) 1 kabupaten, Gorontalo 1 kabupaten, Sulawesi Tengah (Sulteng) 3 kabupaten, Sulawesi Barat (Sulbar) 1 kabupaten, Sulawesi Selatan (Sulsel) 1 kabupaten, Sulawesi Tenggara (Sultra) 5 kabupaten/kota, Nusa Tenggara Timur (NTT) 14 kabupaten/kota, Maluku Utara (Malut) 2 kabupaten, Maluku 5 kabupaten/kota, Papua 17 kabupaten/kota dan Papua Barat 5 kabupaten/kota.

“Kemarin, 29 Mei 2020, Bapak Presiden Jokowi, memerintahkan Ketua Gugus Tugas untuk memberikan kewenangan kepada 102 pemerintah kabupaten/kota yang saat ini, berada dalam zona hijau, untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19,” kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, Sabtu 30 Mei 2020.

Dalam implementasinya, Doni berharap, kabupaten/kota tersebut dapat tetap meneruskan anjuran pemerintah untuk selalu menegakkan Protokol Kesehatan secara ketat, penuh kehati-hatian dan tetap waspada terhadap ancaman Covid-19. Selain itu setiap daerah untuk wajib memperhatikan ketentuan tentang testing yang masif, tracing yang agresif, isolasi yang ketat, serta treatment yang dapat menyembuhkan pasien Covid-19.

Para bupati dan walikota, selaku Ketua Gugus Tugas Tingkat Kabupaten dan Kota, Doni menyerukan, agar proses pengambilan keputusan harus melalui Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dan Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (DPRD) serta melibatkan segenap komponen ‘pentaheliks’ yang meliputi pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat dan media massa.

“Proses pengambilan keputusan harus melalui Forkopimda dengan melibatkan segenap komponen masyarakat, termasuk pakar kedokteran, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, atau budayawan, tokoh masyarakat, pakar di bidang ekonomi kerakyatan, tokoh pers di daerah, dunia usaha, dan tentunya DPRD, melalui pendekatan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas,” tegasnya.

Leave a Reply