Elemen masyarakat yang mengatasnamakan GMPK, Rabu 01 Juli 2020, melaporkan dua dugaan korupsi di Desa Kayuwatu, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulut ke Kejari Minahasa.
Elemen masyarakat yang mengatasnamakan GMPK, Rabu 01 Juli 2020, melaporkan dua dugaan korupsi di Desa Kayuwatu, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulut ke Kejari Minahasa.

Dugaan Korupsi Kayuwatu Dilaporkan ke Kejari Minahasa

HUKUM

MINAHASA, publikreport.com – Elemen masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), Rabu 01 Juli 2020, mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa. Mereka dipimpin Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) GMPK Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Maurits Palilingan melaporkan dua dugaan korupsi di Desa Kayuwatu, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa.

Dua laporan tersebut masing-masing, dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam kegiatan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasi Masyarakat (Pamsimas) tahun 2017 dan penggunaan Dana Desa/Anggaran Dana Desa (DD/ADD) tahun 2015-2019.

Alasan kami kesini untuk melaporkan hasil temuan di lapangan. Menurut kami ada hal yang salah dan melanggar. Tapi kami tidak punya kewenangan untuk menyidik. Karena itu kami menyerahkannya pada Kejari sebagai pihak yang berwenang,” jelas Maurits.

Secara nasional, menurut Maurits, GMPK bermitra dengan pemerintah dan berkewajiban untuk melakukan pencegahan dan pembinaan kepada semua pihak pengguna anggaran negara.

Sementara, Ketua Bidang Investigasi GMPK Provinsi Sulut, Recky Runtuwene menjelaskan, dari penelusuran di lapangan selama berbulan-bulan, pihaknya menemukan dugaan pelanggaran yang sangat mencengangkan.

Ada saksi-saksi dan dokumen lengkap tentang dugaan penyalagunaan DD dan ADD di Desa Kayuwatu selang 2015-2019. Luar biasa. Pekerjaan Proyek Pamsimas 2017 bernilai Rp480 juta disinyalir disembunyikan dan tidak selesai,” ungkapnya.

BACA JUGA: Kasus Kayuwatu, GMPK: Telah Dipelajari Mantan Ketua KPK

Leave a Reply