Mendagri, Tito Karnavian dan Gubernur Provinsi Sulut, Olly Dondokambey pada Rakor Kesiapan Pilkada serentak 2020 dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19 di ruang Mapalus Kantor Gubernur Provinsi Sulut, Kamis 16 Juli 2020.
Mendagri, Tito Karnavian dan Gubernur Provinsi Sulut, Olly Dondokambey pada Rakor Kesiapan Pilkada serentak 2020 dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19 di ruang Mapalus Kantor Gubernur Provinsi Sulut, Kamis 16 Juli 2020.

Mendagri Optimis Pilkada Berjalan Aman dan Lancar

MANADO, publikreport.com – Setelah menyimak penjelasan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Pilkada serentak 2020 dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19 di ruang Mapalus Kantor Gubernur Provinsi Sulut, Kamis 16 Juli 2020, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengaku optimis pelaksanaan Pilkada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) serentak 2020 akan berjalan aman dan lancar.

Dari kesiapan anggaran, saya sangat optimis bahwa Sulut ini sangat baik ya. Karena saya sudah keliling 10 provinsi dan saya melihat yang paling hijau ya ini, artinya anggarannya (NPHD) 100 persen itu sudah 5 dari 8 kabupaten,” kata Tito.

Tito menyakini 3 daerah lainnya akan segera menyusul untuk secara bertahap mencairkan NPHD nya sebesar 100 persen sesuai dengan kemampuan fiskal masing-masing.

Yang lain belum 100 persen, tapi sudah mendapatkan komitmen dari kepala daerah untuk nanti secara bertahap. Karena memang problema kemampuan fiskal, diantaranya adalah menunggu dana alokasi umum transfer pusat termasuk dana alokasi khusus dari Kemenkeu,” ujarnya.

Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang aman dari Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, menurut Tito, berimplikasi pada bertambahnya anggaran yang dibutuhkan oleh penyelenggara Pemilu.

Kemudian yang lain ada tambahan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), khususnya penambahan TPS (Tempat Pemungutan Suara), karena 800 pemilih per TPS diubah menjadi 500, untuk mengurangi terjadinya kerumunan, sehingga berimplikasi pada penambahan anggaran termasuk anggaran perlindungan dari Covid bagi penyelenggara, pemillih, maupun aparat keamanan,” bebernya.

Leave a Reply