You are currently viewing Tentang JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN

Tentang JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN

JAKARTA, publikreport.com – Jabatan Fungsional (JF) Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurut Des Dhoni Wiastanto, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sejatinya menjadikan tugas seorang pengelola keuangan menjadi lebih definitif. Selama ini pengelola keuangan sering diberikan tugas-tugas dalam pengelolaan keuangan, seperti menjadi bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Namun ini dianggap hanya menjadi tugas tambahan dan tidak ada kompensasi langsung dalam karier.

Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Dhoni mengatakan, seorang pengelola keuangan diletakkan di satu jabatan dengan tugas, angka kredit, kelas jabatan, dan jenjang karier yang jelas.

“Jadi ini bukan JF Bendahara, PPK, atau PPSPM. Konsepsi ini penting disampaikan karena kita ingin menjadikan tugas-tugas di pengelolaan keuangan APBN ini dilembagakan di dalam sebuah jabatan sehingga nanti tidak terkotak-kotak,” jelasnya saat menjadi narasumber dalam Career and Talent Talk Series 8, melalui Instagram Live @karier.talenta, Rabu 19 Agustus 2020.

Salah satu tujuan dibentuknya JF ini, Dhoni menjelaskan, adalah agar tugas pengelolaan keuangan tidak dirangkap oleh jabatan-jabatan lain termasuk jabatan struktural. Hal ini agar tugas pengelolaan keuangan bisa lebih difokuskan pada Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN. Selain itu, dibentuknya JF ini adalah sebagai kompensasi atau reward atas kerja keras para pengelola keuangan yang ruang lingkup tanggung jawabnya sangat besar.

Pengelola keuangan, Dhoni menuturkan, bekerja dengan beban kerja dan risiko yang besar. Bisa dibayangkan APBN dikelola oleh para pengelola keuangan, mulai dari PPK sampai pengelola keuangan terkecil, dengan memastikan setiap rupiah disalurkan tepat sasaran dan tepat guna. Serta sampai pada pertanggungjawaban ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Dengan JF ini, mereka bisa mendapatkan kompensasi yang sepadan dengan beban dan risiko pekerjaan,” ujarnya.

Untuk masuk ke dalam jabatan ini, Dhoni mengungkapkan, dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/inpassing, dan promosi. Para pengelola keuangan yang masih menduduki jabatan pelaksana, dimintanya, memanfaatkan periode penyesuaian/inpassing yang berlangsung sampai dengan Oktober 2020.

Inpassing diperuntukkan bagi orang-orang yang saat ini melaksanakan tugas-tugas pengelolaan APBN. Jadi bagi pengelola keuangan yang saat ini menjadi Bendahara, PPK, PPSPM, atau yang melakukan tugas pengelolaan keuangan lainnya dan punya pengalaman minimal 2 tahun bisa mengajukan diri untuk mengikuti inpassing. Tentunya, Dhoni melanjutkan, dengan memenuhi persyaratan lainnya dan kementerian, lembaga atau satuan kerjanya juga harus sudah memiliki formasi JF tersebut.

“Untuk proses inpassing ini kami menggunakan aplikasi e-Jabfung yang bisa diakses di e-jafung.kemenkeu.go.id. Semua informasi terkait proses inpassing bisa diakses di aplikasi tersebut,” ungkapnya.

Pengaturan jabatan ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor: 53/2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN. | DORANG

Leave a Reply