Lokasi ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur. (Sumber: Setkab)
Lokasi ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur. (Sumber: Setkab)

Bagaimana Perkembangan Proyek Ibu Kota Negara Baru?

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) membuat kondisi tak menentu dan berdampak pada berbagai sektor, termasuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim). Meskipun begitu, pemerintah memastikan proyek IKN di Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kaltim, ini tetap jalan. Kini, masih tahap pengkayaan kajian.

Pembangunan proyek IKN masuk pendanaan multiyears, seperti dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024), diperkirakan menelan biaya Rp466,98 triliun.

Dari jumlah itu, alokasi dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Rp91,29 triliun, lewat kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Rp252,46 triliun, dengan target dana badan usaha Rp123,23 triliun.

Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Uke Mohammad Hussein mengatakan, merespon situasi Covid-19, Presiden RI (Republik Indonesia), Joko Widodo memberikan arahan, pembangunan fisik ibu kota itu ditunda.

“Belum ada rencana pembangunan fisik 2020 dan waktu dekat yang dimatangkan studi-studi,” katanya dalam diskusi daring (dalam jaringan) belum lama ini.

Pemindahan IKN, kata Uke, jadi momentum peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), menjaga kelestarian lingkungan dan penguatan identitas melalui partisipasi budaya lokal. Cita-citanya, IKN jadi “Kota Dunia untuk Semua.” Dia klaim proyek ini bisa jadi pembangunan kota terbaik di seluruh dunia.

Para akademisi dan ahli perencanaan menyebutkan, kajian sosial dan budaya masih sangat minim. Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia bersama para akademisi mengingatkan, pemerintah harus ada rencana pembangunan sosial dan budaya untuk IKN.

Peneliti Senior Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB), Ernan Rustiadi mengatakan, ada kekurang berimbangan dalam kajian dimensi sosial dibandingkan dimensi lain dalam pembangunan IKN ini.

“Perlu mencari paradigma perencanaan IKN terbaik, harus ada keberimbangan untuk upaya membela kelompok lemah, misal, dari mazhab perencanaan partisipasi, apakah perencanaan sudah cukup partisipatif?” katanya.

Soal dimensi sosial, Kepala Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Herry Yogaswara mengatakan, penting ada konsep kesetaraaan gender dan inklusi sosial dalam perencanaan kota. Ia jadi mutlak dalam memastikan agar tak ada kelompok terpinggirkan dan jadi prinsip dalam capaian pembangunan berkelanjutan (SDGs).

“Berbicara gender dan masyarakat pinggiran juga, bukan hanya berbicara laki dan perempuan tapi ada hak-hak kelompok marginal lain seperti perempuan, anak-anak, masyarakat adat dan disabilitas, penduduk lain yang perlu diperhatikan dan difokuskan,” katanya.

Kelompok-kelompok itu, kata Herry, belum sepenuhnya terakomodasi dalam perencanaan IKN baru. “Pentingnya inklusivitas masyarakat lokal dan aspek kesejahteraan masyarakat terkait konsep smart dan green city IKN.”

Dia bilang, pembangunan ini masih perlu kajian-kajian, terutama menyentuh pada kelompok terpinggirkan, seperti perempuan adat, masyarakat adat, berkebutuhan khusus dan kelompok-kelompok yang berada di area terpencil.

Penciptaan masyarakat yang inklusif dalam perencanaan IKN ini juga harus memastikan keterbukaan informasi dan membuka ruang diskusi dari seluruh lapisan masyarakat, dari latar belakang sosial, etnis, budaya, fisik, identitas, status sosial ekonomi dan agama.

Leave a Reply