Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak PPPA, Lenny N Rosalin pada webinar pendidikan kesadaran hukum dan pencegahan dan penanganan perkawinan anak, Selasa 25 Agustus 2020. Pelatihan diikuti kelompok perempuan di tingkat desa dari 10 provinsi yang akan diselenggarakan selama 4 hari.
Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak PPPA, Lenny N Rosalin pada webinar pendidikan kesadaran hukum dan pencegahan dan penanganan perkawinan anak, Selasa 25 Agustus 2020. Pelatihan diikuti kelompok perempuan di tingkat desa dari 10 provinsi yang akan diselenggarakan selama 4 hari.

Mereka Berupaya Mencegah Perkawinan Anak

JAKARTA, publikreport.com – Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Lenny N Rosalin mengatakan, pihaknya yakin pegiat perempuan andalan di masing-masing desa mampu mencegah terjadinya perkawinan anak. Terutama memberikan pemahaman kepada keluarga-keluarga di wilayahnya agar tidak mengawinkan anak-anak mereka di usia anak.

“Kami yakin perempuan-perempuan champions (pegiat perempuan andalan) di desanya masing-masing mampu bergerak untuk mencegah perkawinan anak,” kata Lenny pada webinar pendidikan kesadaran hukum dan pencegahan dan penanganan perkawinan anak, Selasa 25 Agustus 2020. Sebagaimana siaran pers Publikasi dan Media Kementerian PPPA yang diterima publikreport.com, Rabu 26 Agustus 2020, pelatihan diikuti kelompok perempuan di tingkat desa dari 10 provinsi yang akan diselenggarakan selama 4 hari.

Pelatihan ini, Lenny mengungkapkan, merupakan salah satu upaya Kementerian PPPA dalam merangkul anggota masyarakat, terutama kaum perempuan untuk mencegah dan terlibat pada penanganan kasus perkawinan anak. Selain meningkatkan kapasitas paralegal dari kelompok perempuan di tingkat desa, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mediasi penanganan kasus perkawinan anak, membangun kesadaran masyarakat terkait dampak perkawinan anak, serta meningkatkan kapasitas pegiat perempuan di desa dalam pencegahan perkawinan anak.

Pegiat perempuan di desa, Lenny mengatakan, sangat penting untuk dilibatkan dalam pencegahan dan penanganan kasus perkawinan anak. Karena perempuan merupakan sosok ibu yang dekat dengan keluarga, kelompok perempuan merupakan wadah kerja sama dengan organisasi lain yang berjuang dalam isu anak, dapat mudah diterima dalam melakukan advokasi, serta mampu untuk menjadi pegiat yang membantu upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan perkawinan anak.

Dalam pelatihan, juga dilakukan assesmen dan pemetaan permasalahan perkawinan anak oleh para kelompok perempuan. Pada sesi ini, Lenny mengatakan, mayoritas peserta kelompok perempuan mengakui di wilayahnya masih terjadi perkawinan anak. Mereka berpendapat, dalam menangani kasus perkawinan anak di beberapa wilayah, pemerintah merespon dengan melakukan sosialisasi, mediasi, dan membuat regulasi, seperti peraturan desa (perdes), peraturan bupati (perbup), dan/atau peraturan gubernur (pergub).

Perwakilan Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk Perempuan (KAPAL Perempuan), Misiyah mengatakan, pelatihan ini sebagian besar diikuti oleh perempuan yang berasal dari desa-desa terpencil. Para perempuan tersebut selama ini sudah terorganisir dan melalui proses pemberdayaan perempuan, sehingga terbangun kesadaran kritisnya. Dengan bekal kesadaran kritisnya, mereka secara sukarela melakukan advokasi mendorong peraturan di tingkat lokal dan menangani kasus-kasus perkawinan anak. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas mereka dalam strategi menghadapi tantangan yang dihadapi, terutama dalam menegakkan hukum pascarevisi Undang-Undang (UU)Perkawinan.

Leave a Reply