Wagub Provinsi Sulut, Steven OE Kandouw bersama Kapolda Sulut, Irjen Panca Putra
Wagub Provinsi Sulut, Steven OE Kandouw bersama Kapolda Sulut, Irjen Panca Putra

Penegakan Protokol Covid, Kepala Daerah Diminta …

MANADO, publikreport.com – Guna menegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, kepala daerah diminta untuk menyusun dan menetapkan peraturan yang didalamnya memuat ketentuan, diantaranya kewajiban mematuhi protokol kesehatan, perlindungan kesehatan masyarakat dan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

Demikian ditegaskan, Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengamanan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pilkada Serentak Tahun 2020 secara virtual, Rabu 09 September 2020.

“Rapat Koordinasi ini digelar untuk menyamakan persepsi dan langkah-langkah yang diambil dalam implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2020, khususnya terkait pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat beserta sanksi atas pelanggaran ketentuan protokol kesehatan. Ada 261 kabupaten/kota yang akan melangsungkan Pilkada,” jelasnya.

Lima program utama satuan tugas, Mahfud menyatakan, antaranya, Indonesia aman, Indonesia sehat, Indonesia berdaya, Indonesia tumbuh dan Indonesia bekerja.

“Yang dimaksud dengan Indonesia aman adalah program rakyat aman dari Covid-19, Indonesia sehat adalah reformasi layanan kesehatan berbasis gotong royong, Indonesia berdaya adalah meningkatkan daya beli rakyat, Indonesia tumbuh adalah meningkatkan penerimaan negara dan terakhir Indonesia bekerja adalah percepatan penyerapan tenaga kerja,” jelasnya.

Pilkada, menurut Mahfud, dapat dilanjutkan dengan syarat patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan di tiap tahapan Pilkada serentak.

“Banyak permasalahan yang dilakukan bapaslon, diketahui sesuai data, 141 pelanggaran pada pendaftaran dan 102 pelanggaran jelang penutupan, dan KPU RI mencatat 46 bapaslon yang positif Covid-19,” ungkapnya.

Implemetasi kebijakan, Mahfud menegakan, telah dilakukan baik dari pemerintah maupun penyelenggara Pemilu (Pemilihan Umum).

“Pemerintah melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2020, KPU RI melalui PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) Nomor 16 Tahun 2020, dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) melalui Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020. Semua sudah diimplementasikan,” bebernya.

Sementara itu, Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) RI, Arief Budiman membeberkan tentang daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak, yakni 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

“Bersama sama kita harus mampu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Salah satunya protokol kesehatan, pelaksanaan setiap proses Pilkada serentak harus mematuhi protokol kesehatan. Ada pertemuan terbatas dan pertemuan dialog, yang dimana membatasi kehadiran tatap muka,” tegasnya.

Pilkada serentak yang akan dilaksanakan 09 Desember 2020, Arief mengungkapkan, ada 12 hal baru di TPS (Tempat Pemungutan Suara).

“500 pemilih per TPS, pengaturan kedatangan, memakai sarung tangan, mencuci tangan, cek suhu, masker, pelindung wajah, disinfektan TPS, dilarang berdekatan, KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) sehat, tidak bersalaman, dan tinta tetes,” terangnya.

Leave a Reply