Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Pilkada, 53 Petahana Ditegur Mendagri

JAKARTA, publikreport.com – Menteri Dalam Negeri (mendagri), Tito Karnavian mengungkapkan, pihaknya telah memberikan teguran keras kepada 53 petahana saat pendaftaran dan mengantisipasi kemungkinan kerumunan massa selanjutnya pada pengumuman pasangan calon yang memenuhi syarat paling lambat tanggal 23 September 2020 serta masa kampanye yang panjang 26 September-05 Desember 2020.

Sosialisasi yang berdekatan waktunya, menurut Tito, bisa menjadi penyebab kemungkinan terjadinya kerumunan massa, namun yang juga bisa dianalisis adalah bahwa kontestan sudah mengetahui mengenai hal ini, tetapi sengaja melakukan untuk show of force atau unjuk kekuatan sehingga aturan Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) dilanggar, maupun masih ada kontestan yang berpikir mekanisme masih menggunakan cara lama.

”Kita tentu, melakukan langkah-langkah untuk memberikan efek deteren, maka kami melakukan peneguran. Dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) memiliki akses untuk memberikan punishment kepada kontestan yang ASN (Aparatur Sipil Negara), misalnya kepala daerah petahana. Per hari ini sudah 53 kepala daerah petahana yang ikut berkontestasi dan melakukan kerumunan sosial itu kami berikan teguran kepada mereka, teguran dulu. Ini nanti implikasinya ada,” ungkap Tito saat memberikan keterangan pers usai mengikuti rapar terbatas (ratas) secara virtual, Selasa 08 September 2020.

Untuk kontestan yang bukan dari ASN, Tito menjelaskan, Kemendagri tidak memiliki akses untuk memberikan sanksi kepada bakal pasangan calon tersebut. Ia menyampaikan bahwa untuk itulah dari Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) sudah melakukan, terutama beberapa Bawaslu daerah telah melakukan peneguran kembali.

”Jadi sanksi teguran dulu yang penting untuk memberikan efek deteren jangan sampai yang sudah berlangsung ini mereka anggap enggak ada masalah. Mereka harus tahu bahwa ini bermasalah, mereka melanggar. Tahu atau tidak tahu, dalam istilah hukum kita mengenal asas fiksi dalam hukum, artinya ketika diundangkan semua orang dianggap tahu. Nah jadi kita memberikan sanksi dulu,” ujarnya.

BACA JUGA: Sanksi di Pilkada dan Kewenangan Bawaslu & KPU

Menteri Koordinator (Menko) Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Tito melanjutkan, akan melaksanakan rapat koordinasi dengan semua stakeholder yang memiliki otoritas untuk mencegah terjadinya kerumunan sosial, yaitu mulai dari jajaran KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan semua KPU daerah tingkat I dan tingkat II diundang, Bawaslu tingkat I (dan) tingkat II semua diundang, kemudian juga Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) sampai dengan tingkat Kapolda (Kepala Kepolisian Daerah), Kapolres (Kepala Kepolisian Resort) semua diundang, TNI (Tentara Nasional Indonesia) juga Pangkotama (Panglima Komando Utama), Kodam (Komando Daerah Militer), Korem (Komando Resort Militer) sampai dengan Kodim (Komando Distrik Militer) semua diundang, dan kemudian jajaran BIN (Badan Intelejen Negara), BINda semua diundang, Jaksa Agung dengan semua jajaran Kajati (Kepala Kejaksaan Tnggi), Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri) diundang.

”Kemendagri juga mengundang seluruh kepala daerah didampingi oleh tiga pejabat yang berkompeten, yaitu BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yang mereka bagian dari Gugus Tugas Utama Covid-19, kemudian Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik), yang ketiga adalah Satpol (Satuan Polisi) Pamong Praja (PP) dan Linmas (Perlindungan Masyarakat),” paparnya.

Tahapan yang rawan, Tito mengungkapkan, adalah tahapan verifikasi calon kontestan/paslon nanti tanggal 23 September paling lambat itu sudah ada pengumuman pasangan calon yang memenuhi syarat, yang tidak memenuhi syarat.

”Yang memenuhi syarat bisa saja nanti kalau tidak diingatkan mereka nanti euforia, arak-arakan, yang tidak memenuhi syarat marah. Nah tidak boleh terjadi aksi anarkis, tidak boleh mengumpulkan massa. Mereka disalurkan melalui proses hukum, yaitu boleh melakukan gugatan sengketa,” terangnya.

BACA JUGA: Penegakan Protokol Covid, Kepala Daerah Diminta …

Kerawanan lainnya, Tito melanjutkan, pada saat kampanye yang cukup panjang, 26 September-05 Desember 2020, sehingga perlu ada keseragaman langkah dari semua stakeholder.

”Ini harus didukung oleh TNI, Polri, BIN, dan Satpol PP, semua harus bergerak. Kemudian kampanye pun sudah diatur oleh Ketua KPU, tapi ini perlu disosialisasikan. Kemudian juga pemungutan suara, teknisnya sangat teknis sekali. Kalau diikuti teknis itu sebetulnya saya melihat sama dengan cara yang dilakukan Korea Selatan, persis dan itu kalau diikuti sebetulnya aman,” bebernya.

Leave a Reply