Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Pilkada, 53 Petahana Ditegur Mendagri

Pakta Integritas

Tito juga menyampaikan terus mengantisipasi potensi kerawanan dan di tiap daerah melakukan rapat koordinasi pengamanan Pilkada.

”Intinya, tiap-tiap daerah ini harus melaksanakan rapat internal dan dengan melibatkan semua stakeholder tadi dan setelah itu mengundang para partai-partai/pengurus parpol (partai politik) di tiap-tiap daerah itu dan para kontestannya. Menyampaikan tentang aturan-aturan PKPU itu sehingga mereka betul-betul well informed. Dan setelah itu besok kami juga akan menyarankan supaya mereka membuat pakta integritas, jadi semua tanda tangan para kontestan dan partai politiknya ini,” jelasnya.

Pakta integritas, Tito mengatakan, isinya bukan hanya siap menang siap kalah seperti yang selama ini, tapi patuh kepada semua ketentuan peraturan Pilkada, ketentuan peraturan undang-undang, dan patuh kepada protokol Covid-19.

”Karena ada beberapa daerah yang sudah membuat perda (peraturan daerah) dan perkada (peraturan kepala daerah) tentang Covid-19, nah perda dan perkada ini juga menjadi dasar dari Satpol PP dan Polri untuk bertindak di luar hal-hal yang tidak terjangkau oleh PKPU. Jadi Pakta integritas ini tolong nanti teman-teman media sampaikan bahwa nanti para kontestan akan diminta menandatangani pakta integritas,” ujarnya.

Selain telah memberikan teguran, Tito menyampaikan, pihaknya sudah mengingatkan bahwa dalam catatan Bawaslu jika terjadi 3 kali pelanggaran atau lebih oleh satu kontestan dan kontestan itu terpilih, maka sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Daerah, Presiden dapat memerintahkan Mendagri untuk menunda pelantikan selama 6 bulan.

”Kemudian mereka disekolahkan dulu, kami akan siapkan mungkin IPDN/jaringan IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri), mereka sekolah dulu 6 bulan sampai bisa menjadi pemimpin yang baik,” ungkapnya.

Kemendagri, menurut Tito, dapat memberikan sanksi atau mempertimbangkan memberikan sanksi kepada kontestan yang berkali-kali melanggar protokol Covid-19 termasuk pengumpulan massa di luar aturan KPU, maka pelantikannya ditunda 6 bulan dan disekolahkan.

”Itu kalau dilihat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 silakan di browsing tentang sanksi kepala daerah, itu ada,” katanya.

Pada masa kampanye tanggal 26 September-05 Desember (71 hari), Tito menyampaikan, beberapa daerah yang dianggap bahwa petahananya yang ikut bertanding dan kemudian melakukan pelanggaran, berpotensi atau berkali-kali melakukan pelanggaran seperti kasus yang di Bulukumba misalnya yang mengadakan konser.

“Saya sudah komunikasi dengan gubernur, pada masa itu mereka (petahana) cuti 71 hari (untuk kampanye) dan menurut aturan, penggantinya dapat dari provinsi atau dapat ditentukan oleh Mendagri. Saya berpikir mempertimbangkan untuk menunjuk Pjs (pejabat sementara)-nya adalah dari Kemendagri, jadi bukan dari daerah, (tapi) dari pusat supaya bisa mengendalikan kampanye di daerah itu sesuai protokol Covid-19. Ini akan kami lakukan secara tegas,” tambahnya.

Leave a Reply