You are currently viewing Wujudkan Pilkada yang Ramah Anak

Wujudkan Pilkada yang Ramah Anak

POLITIK

JAKARTA, PUBLIKREPORTcom – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), Jumat 11 September 2010, menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 yang Ramah Anak.
Menteri PPPA, Bintang Puspayoga menegaskan tidak boleh lagi ada pelibatan anak yang menyimpang dalam pelaksanaan politik praktis khususnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.

“Dalam rangkaian kampanye yang merupakan bagian dari momentum Pemilu (pemilihan umum) masih terdapat penyimpangan yang melibatkan anak dalam berbagai kegiatan atau aktivitas untuk menggalang dukungan, baik secara offline maupun online. Dengan demikian, sudah sepantasnya berbagai upaya dilaksanakan untuk memastikan tidak ada lagi pelibatan yang menyimpang bagi anak dalam kegiatan politik. Untuk itu, kegiatan hari ini dilaksanakan sebagai komitmen bersama dalam upaya mencegah pelibatan anak dalam kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada 26 September s/d 5 Desember 2020,” kata Bintang Puspayoga.

Untuk mencapai Pilkada yang ramah anak, menurut Bintang tentunya membutuhkan kerja sama dan sinergi dari semua pihak.

“Besar harapan agar SEB tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang ramah anak tidak hanya dipandang sebagai dokumen saja, tetapi harus dipandang sebagai komitmen dan tanggung jawab bersama serta dapat diimplementasikan dalam berbagai program dan kegiatan yang dapat melindungi anak dari segala bentuk penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Mari bersama kita wujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak demi mewujudkan Pemilu 2020 yang ramah anak,” ujarnya.

Ketua KPAI, Susanto menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PPPA atas komitmen dan fasilitasi penandatanganan SEB tentang penyelenggaraan Pilkada yang ramah anak tahun 2020.

“Ini merupakan komitmen sebagai tindaklanjut dari apa yang telah kita lakukan ditahun lalu dalam Pemilu 2019. Pada pilpres (pemilihan presiden) tahun lalu isu anak menjadi topik pembahasan yang ramai diperbincangkan, ini sangat baik mengingat dampaknya akan terasa sebagai bagian dari pengarusutamaan perlindungan anak di tingkat nasional. KPAI berharap melalui SEB ini menciptakan kesadaran bagi para kepala daerah agar membangun komitmen terhadap perlindungan anak dalam setiap peraturan daerahnya dan juga bagi para pemilih agar dapat menentukan pilihannya kepala daerah yang tepat dan peduli isu perlindungan anak,” tuturnya.

Ketua KPU, Arief Budiman menuturkan isu pemenuhan hak dan perlindungan anak harus terus didorong untuk menjadi arus utama pembicaraan dalam proses Pilkada.

“Melihat fakta di lapangan memang masih banyak terjadi penyimpangan dengan melibatkan anak dalam kampanye. Akan tetapi kita tentunya tidak tinggal diam, setiap pelanggaran pasti akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Surat Edaran Bersama ini menjadi langkah konkrit bagaimana melindungi penyalahgunaan dan penyimpangan anak dalam pelaksanaan Pilkada dan Pemilu. Namun yang tidak kalah penting juga adalah upaya pencegahan sejak dini. KPU mempunyai fasilitas Rumah Pintar Pemilu yang ada di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota selain itu sebagai program nasional kami juga menyasar tempat wisata salah satunya melalui taman pintar di Yogyakarta. Rumah Pintar Politik dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pelatihan dan pendidikan politik pada anak agar paham tentang pemilu. Kalau kita berhasil memberikan pendidikan politik pada anak-anak, maka saat mereka sudah menjadi pemilih wajib, mereka akan menggunakan hak pilihnya dengan baik. Kami percaya, memberikan pendidikan politik pada pemilih pemula atau anak akan memberikan dampak yang baik kepada meraka,” paparnya.

Leave a Reply