Kapolda Sulut, Irjen RZ Panca Putra saat saat memimpin rapat bersama dengan penyelenggara Pemilu dan stakeholders terkait, di aula Ditlantas Polda Sulut, Selasa 15 September 2020.
Kapolda Sulut, Irjen RZ Panca Putra saat saat memimpin rapat bersama dengan penyelenggara Pemilu dan stakeholders terkait, di aula Ditlantas Polda Sulut, Selasa 15 September 2020.

Cegah Covid-19. Peserta Pilkada Diminta Taati PKPU

MANADO, publikreport.com – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Utara (Sulut), Inspektur Jenderal (Irjen) RZ Panca Putra menyerukan kepada penyelenggara maupun peserta Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) dan masyarakat supaya mematuhi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU Nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub), Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) serta Walikota dan Wakil Walikota (Wawali) Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19 (Coronavirus Disease 2019).

“Kita minta kepada semua pihak agar mematuhi Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020, untuk mencegah penyebaran Covid-19 di masa Pilkada serentak ini,” imbau Panca saat memimpin rapat bersama dengan penyelenggara Pemilu (Pemilihan Umum) dan stakeholders terkait, di aula Ditlantas (Direktorat Lalu Lintas) Polda Sulut, Selasa 15 September 2020.

Dari pengalaman saat pendaftaran paslon (pasangan calon), menurut Panca, masih terdapat banyak pelanggaran terutama terkait upaya pencegahan Covid-19.

“Di dalam Peraturan KPU ini sudah diatur bagaimana teknis pelaksanaan Pilkada dengan tetap memperhatikan pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan Covid-19,” ujarnya.

Peraturan KPU ini nantinya, Panca menjelaskan, akan menjadi pedoman bagi seluruh pasangan calon dan semua penyelenggara Pilkada, dengan memperhatikan upaya penyebaran Covid-19 selama masa pelaksanaan Pilkada.

Pemda

Dalam rapat itu, Panca juga meminta seluruh stakeholders khususnya pemerintah daerah (pemda) untuk menindaklanjuti Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 6 tahun 2020, tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. Pemerintah daerah didorongnya untuk menjadikan baik itu pergub (peraturan gubernur), peraturan walikota (perwako) maupun peraturan bupati (perbup), menjadi perda (peraturan daerah) yang memiliki kepastian hukum terkait pendisiplinan pencegahan Covid-19.

“Harus ada sanksi tegas dan mendidik agar masyarakat patuh terhadap peraturan daerah, khususnya dalam pencegahan penyebaran Covid-19,” tegasnya.

Masyarakat, diharapkannya memiliki kesadaran tinggi dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19.

“Dimulai dari sendiri, dengan memperhatikan 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, dan Menjaga Jarak),” ujarnya.

Hadir dalam rapat tersebut, antaranya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulut, Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Pengadilan Tinggi (PT).

Leave a Reply