You are currently viewing Sulut dan Sultra Didorong Tindaklanjuti Pengaduan Layanan Masyarakat

Sulut dan Sultra Didorong Tindaklanjuti Pengaduan Layanan Masyarakat

JAKARTA, publikreport.com – Asisten Deputi Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yanuar Ahmad mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi SP4N-LAPOR! Tahun 2020, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Sulawesi Tenggara (Sultra) harus menindaklanjuti sejumlah pengaduan masyarakat. Dari Provinsi Sulut terdapat sebanyak 174 laporan dan Provinis Sultra sebanyak 119 laporan yang belum ditindaklanjuti.

“Instansi pemerintah setempat diminta untuk meningkatkan kinerjanya dalam menyelesaikan aduan dari masyarakat,” kata Yanuar pada Review Tindak Lanjut SP4N-LAPOR! Tahun 2020 Provinsi Sulut dan Sultra secara virtual, Rabu 23 September 2020.

Penyelesaian pengaduan, menurut Yanuar, sangat krusial dan harus terus ditingkatkan pada masing-masing instansi pemerintah.

“Dari data yang kami peroleh ini, tentu kami ingin menyampaikan bahwa performa penyelesaian pengaduan sangat perlu untuk ditingkatkan, khususnya di instansi bapak/ibu masing-masing yang belum memenuhi indikator keterhubungan,” ujarnya.

Untuk Provinsi Sulut, Yanuar menjelaskan, angka keterhubungan SP4N-LAPOR! mencapai 56 persen. Artinya, sembilan instansi pemerintah sudah memiliki Surat Keputusan (SK) Tim SP4N-LAPOR! Sementara 44 persen atau tujuh instansi pemerintah belum memiliki SK. Kepemilikan SK tersebut adalah hal penting yang menjadi salah satu standar jaminan akuntabilitas dalam penyelenggaraan SP4N-LAPOR!

Dari segi keaktifan akun SP4N-LAPOR!, Yanuar melanjutkan, hanya terdapat 12 persen (dua instansi pemerintah) yang sudah aktif. Sedangkan, 88 persen (14 instansi pemerintah) belum aktif mengelola laporan melalui aplikasi SP4N-LAPOR! Dalam kurun waktu Januari hingga Agustus 2020, seluruh instansi daerah di Provinsi Sulut menerima 174 laporan. Namun, dari seluruh laporan tersebut, status tindak lanjut laporannya masih masih belum ada tindak lanjut. Yanuar berharap agar laporan tersebut dapat segera ditindaklanjuti.

“Kiranya hal ini dapat menjadi perhatian kita bersama dalam penyusunan strategi, dengan adanya road map SP4N dapat membantu supaya tindak lanjut dari laporan ini bisa meningkat, penyelesaian pengaduan dalam waktu dekat bisa lebih baik,” harapnya.

Sementara hasil evaluasi Provinsi Sultra, Yanuar membeberkan, angka keterhubungan SP4N-LAPOR! berdasarkan kepemilikan SK, persentase keterhubungan mencapai 78 persen atau 14 instansi pemerintah yang sudah memiki SK Tim SP4N-LAPOR! dan hanya 22 persen atau empat instansi pemerintah yang belum memiliki SK Tim Pengelola Pengaduan. Selanjutnya, dari segi keaktifan akun SP4N-LAPOR!, hanya tujuh instansi pemerintah di wilayah Sultra telah aktif dan sebanyak 11 instansi pemerintah belum aktif mengelola laporan melalui aplikasi SP4N-LAPOR!.

Terkait data tindak lanjut pengelolaan laporan melalui SP4N-LAPOR! kabupaten, kota, maupun provinsi di wilayah Provinsi Sultra menerima 236 laporan. Dari seluruh laporan tersebut, status tindak lanjut laporan mencapai 49 persen atau 117 laporan telah ditindaklanjuti, dengan catatan 112 laporan berstatus selesai dan lima laporan sedang dalam proses.

Leave a Reply