You are currently viewing Ini Bunyi Deklarasi Netralitas ASN di Pilkada 2020

Ini Bunyi Deklarasi Netralitas ASN di Pilkada 2020

MANADO, publikreport.com – Deklarasi Gerakan Nasional Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, Rabu 07 Oktober 2020, ditandatangani Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Agus Fatoni, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov), Edwin Silangen, Pelaksana Harian (Plh) Inspektur Provinsi Sulut, Zainudin Hilimi, Asisten 3 Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov), Gammy Kawatu dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut, Femmy Suluh.

Berikut bunyi Deklarasi Netralitas ASN di Pilkada 2020:

  1. Menjaga dan menegakkan prinsip Netralitas ASN di instansi masing-masing dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.
  2. Menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada pegawai ASN, dan seluruh elemen masyarakat, serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.
  3. Menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong.
  4. Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.

Demikian deklarasi ini dibuat dan dilaksanakan dengan penuh integritas dan rasa tanggung jawab dalam rangka mewujudkan Netralitas ASN yang bermartabat, beretika, dan demokratis, demi terwujudnya persatuan dan kesatuan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Sebelumnya dalam Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN yang dipimpin Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, Rabu 07 Oktober 2020 mengatakan, pemerintah akan mendukung penguatan kelembagaan dan kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menjadi pengawas terdepan dalam mengawal netralitas ASN dalam kerangka sistem merit di seluruh instandi pemerintah. Tujuannya guna mewujudkan percepatan reformasi birokrasi Indonesia menuju ASN dan birokrasi kelas dunia. ASN yang menjunjung tinggi profesionalisme, akuntabilitas, responsibilitas, serta integritas birokrasi.

KASN, Ma’ruf menekankan, agar terus meningkatkan kinerjanya melalui koordinasi yang baik dan kerja kolaboratif dengan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) dan kementerian, lembaga pemerintah terkait, serta pemerintah daerah (pemda).

“Saya juga minta agar KASN secara konsisten meningkatkan kapasitasnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, Ma’ruf menyatakan, kelembagaannya harus didukung oleh SDM (Sumber Daya Manusia) yang memiliki integritas tinggi, profesional, dan berorientasi pada pelayanan prima dalam seluruh simpul tugas pengawasan KASN.

“Penguasaan teknologi komunikasi dan informasi juga menjadi sarana pendukung yang penting untuk menghadapi perubahan yang dinamis,” katanya.

Leave a Reply