Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan keterangan kepada wartawan usai mengikuti rapat internal di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat 03 Januari 2020.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan keterangan kepada wartawan usai mengikuti rapat internal di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat 03 Januari 2020.

Kepala Daerah Diminta Optimalkan Kembali Posko Covid-19

JAKARTA, publikreport.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyerukan kepada seluruh kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) se-Indonesia untuk mengoptimalkan kembali Posko Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai ke desa.

“Khusus untuk wilayah desa, dalam penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab,” kata Tito saat mengeluarkan Instruksi Mendagri tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian Covid-19, Rabu 06 Januari 2021.

Bagi gubernur, bupati dan walikota pada daerah yang tidak termasuk dalam pemberlakuan pengaturan pembatasan, Tito mengatakan, tetap memperkuat dan meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

“Berupaya mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan, Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melibatkan TNI (Tentara Nasional Indonesia),” serunya.

Instruksi Mendagri itu menyebutkan, gubernur, bupati dan walikota dimaksud adalah Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta serta Gubernur Jawa Barat (Jabar) dan bupati/walikota dengan prioritas wilayah Kabupaten Bogor, Bekasi, Kota Cimahi, Bogor, Depok, Bekasi dan wilayah Bandung Raya.

Kemudian, Gubernur Banten dan bupati/walikota dengan prioritas wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan serta Gubernur Jawa Tengah (Jateng) dan bupati/walikota dengan prioritas wilayah Semarang Raya, Banyumas Raya, dan Kota Surakarta serta sekitarnya.

Selanjutnya, Gubernur Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta dan bupati/walikota dengan prioritas wilayah Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Sleman, dan Kulon Progo serta Gubernur Jawa Timur (Jatim) dan bupati/walikota dengan prioritas wilayah Surabaya Raya dan Malang Raya.

Terakhir, Gubernur Bali dengan prioritas wilayah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar serta sekitarnya.

Disebutkan dalam diktum kedua instruksi, pembatasan tersebut terdiri dari:

a. membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75 persen dan Work Form Office (WFO) sebesar 25 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

b. melaksanakan kegiatan belajar/mengajar secara daring (dalam jaringan)/online;

c. untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

d. melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:

– kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 25 persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan antar/bawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan

– pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mal sampai dengan pukul 19.00 WIB.

e. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan syarat penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

f. mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dengan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Leave a Reply