Lahan pertanian di Rurukan, Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon, Provinsi Sulut. (Foto: publikreport.com)
Lahan pertanian di Rurukan, Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon, Provinsi Sulut. (Foto: publikreport.com)

Pembangunan Pertanian, Presiden Jokowi: Harus Skala yang Lebih Luas

JAKARTA, publikreport.com – Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo menegaskan, pembangunan pertanian harus dilaksanakan dalam skala ekonomi yang lebih luas. Ini dilakukan, salah satunya dengan pengembangan kawasan lumbung pangan atau food estate.

“Kita harus membangun sebuah kawasan yang economic scale, enggak bisa kecil-kecil lagi. Oleh sebab itu, kenapa saya dorong food estate ini harus diselesaikan, paling tidak tahun ini yang di Sumatera Utara (Sumut), yang di Kalimantan Tengah (Kalteng) itu selesaikan,” ujar Jokowi saat pada pembukaan rapat kerja nasional (rakernas) pembangunan pertanian, Senin 11 Januari 2021, di Istana Negara, Jakarta.

Pembangunan pada sektor pertanian ini, Jokowi menyatakan, tidak dapat dilakuan dengan cara-cara yang konvensional, rutinitas, dan monoton, melainkan dengan menerapkan teknologi pertanian. Pembangunan pertanian dengan skala yang lebih luas dan penerapan teknologi pertanian ini, merupakan jawaban untuk meningkatkan daya saing harga produk komoditas pangan lokal karena biaya produksi dapat menjadi lebih murah.

Pengembangan lumbung pangan yang sedang dilakukan di Sumut dan Kalteng, Jokowi mengatakan, harus dapat diselesaikan tahun ini untuk kemudian dievaluasi dan dijadikan contoh untuk daerah lainnya.

“Kita mau evaluasi problemnya apa, masalah lapangannya apa, teknologinya yang kurang apa. Ini akan menjadi contoh nanti kalau ini benar, bisa dijadikan contoh semua provinsi, sudah datang kopi saja, tapi memang dalam sebuah skala yang luas, economic scale,” jelasnya.

Pengembangan kawasan lumbung pangan ini, diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus menekan impor komoditas pangan yang selama ini dilakukan.

Saat ini, Jokowi melanjutkan, harga yang tidak kompetitif antara komoditas pangan lokal dengan komoditas impor membuat para petani berhenti menanam komoditas tersebut. Contohnya, kedelai dan bawang putih yang sebelumnya banyak ditanam oleh petani-petani dalam negeri.

“Kalau harga tidak kompetitif ya akan sulit kita bersaing. Sehingga, sekali lagi, ini harus dibangun dalam sebuah lahan yang sangat luas. Cari lahan yang cocok untuk kedelai, tapi jangan hanya 1-2 hektare, 10 hektare (tapi) 100 ribu hektare, 300 ribu hektare, 500 ribu hektare, 1 juta hektare,” paparnya.

Kebijakan di sektor pertanian, Jokowi meminta supaya dilakukan evaluasi. Salah satunya adalah subsidi pupuk yang dinilai belum mampu berkontribusi signifikan pada peningkatan di sektor pertanian.

“Kalau tiap tahun kita mengeluarkan subsidi pupuk sebesar itu, kemudian tidak ada lompatan di sisi produksinya, ada yang salah, ada enggak benar di situ,” ungkapnya.

Alokasi subsidi pupuk

Kementerian Pertanian (Kementan) menambah alokasi pupuk bersubsidi tahun 2021, sehingga menjadi 9 juta ton plus 1,5 juta liter pupuk organik cair, sedangkan tahun 2020 alokasinya hanya 8,9 juta ton.

“Semoga lebih banyak petani yang bisa memperoleh pupuk bersubsidi. Pastinya petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi itu petani yang sudah tercatat di e-RDKK sesuai pengajuan yang diterima Kementan dari usulan pemerintah daerah,” kata Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, dikutip dari laman pertanian.go.id, Senin 11 Januari 2021.

Leave a Reply