Surat Edaran Menteri PANRB.
Surat Edaran Menteri PANRB.

Libur Imlek, Menteri PANRB Larang ASN Bepergian

JAKARTA, publikreport.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bepergian saat libur nasional Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili, 12 Februari 2021. Larangan ini merupakan salah satu upaya pemerintah mencegah potensi meningkatnya kasus Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) karena melakukan perjalanan keluar daerah atau mudik.

Pembatasan mobilitas bagi ASN ini tercantum dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor: 04 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah bagi Pegawai ASN selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili dalam Masa Pandemi Covid-19. Surat Edaran itu ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo pada 09 Februari 2021 berlaku untuk periode 11-14 Februari 2021.

Apabila dalam periode tersebut seorang ASN mengalami keadaan mendesak dan terpaksa melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, pegawai yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansinya terlebih dahulu.

Meskipun telah memperoleh izin untuk bepergian ke luar daerah karena keadaan mendesak, seorang ASN juga harus memperhatikan empat hal dalam melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, yaitu:

1. Peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

2. Peraturan/kebijakan pemerintah daerah asal dan daerah tujuan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang.

3. Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

4. Memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Surat edaran ini juga mewajibkan ASN untuk menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Upaya ini juga perlu dilakukan dengan disiplin penerapan 5M dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menggunakan masker dengan benar, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak dengan orang lain, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi.

“ASN harus menjadi contoh teladan bagi masyarakat dilingkungannya dalam penerapan PHBS dan protokol kesehatan,” tegas Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo.

Apabila terdapat ASN yang melanggar surat edaran itu, maka akan diberikan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PP Nomor: 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Leave a Reply