Rapat pembahasan permasalahan aset seluruh pemerintah daerah se-Sulut di ruang command center Kantor Gubernur Sulut, Rabu 10 Februari 2021. Rapat dipimpin Sekdaprov Sulut, Edwin Silangen dan dihadiri Ketua Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 4 KPK, Wahyudi.
Rapat pembahasan permasalahan aset seluruh pemerintah daerah se-Sulut di ruang command center Kantor Gubernur Sulut, Rabu 10 Februari 2021. Rapat dipimpin Sekdaprov Sulut, Edwin Silangen dan dihadiri Ketua Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 4 KPK, Wahyudi.

Aset Pemda se-Sulut Dibahas

MANADO, publikreport.com – Permasalahan aset seluruh pemerintah daerah (pemda) se-Sulawesi Utara (Sulut), Rabu 10 Februari 2021, dibahas dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulut, Edwin Silangen dan dihadiri Ketua Tim Satuan Tugas (Satgas) Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 4 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wahyudi. Pembahasan berlangsung secara virtual di ruang command center Kantor Gubernur Sulut.

“Pembahasan aset ini semoga mampu memotivasi jajaran pemda di Sulut untuk mengoptimalkan upaya, kerja dan karya dalam pencegahan korupsi serta dalam pelaksanaan program pemberantasan korupsi terintegrasi di daerah,” kata Sekdaprov Sulut, Edwin Silangen.

Salah satu area yang didampingi Korsupgah KPK, Edwin menjelaskan, adalah manajemen aset daerah dengan pemenuhan dokumen yang terdiri dari 4 indikator, yaitu penyediaan database aset, pengelolaan aset, rekonsiliasi aset serta penertiban dan pemulihan aset.

“Sesuai hasil evaluasi Tim KPK RI, capaian manajemen aset di daerah ini 82,6 persen, dengan catatan, masih terdapat kendala dan hambatan antara lain proses sertifikasi aset terutama penyerahan aset dari pemerintah kabupaten/kota, serta adanya permasalahan aset yang masih berproses di peradilan,” jelasnya.

Terkait dengan catatan itu, menurut Edwin, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut akan terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan aset demi terciptanya good and clean governance. Dalam pengelolaan aset kedepan, pemerintah daerah di Sulut telah menggunakan sistem aplikasi penatausahaan aset dengan menyesuaikan pada regulasi aset yang ada. Namun demikian masih sangat mengharapkan pendampingan dari KPK dalam menyikapi aset bermasalah dan penertiban aset.

Leave a Reply