Perpanjangan pemberlakuan PPKM berskala Mikro.
Perpanjangan pemberlakuan PPKM berskala Mikro.

Pemberlakuan PPKM Mikro Diperpanjang

JAKARTA, publikreport.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengatakan, pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro di Jawa dan Bali diperpanjang dengan periode, 23 Februari-08 Maret 2021. Perpanjangan tersebut merupakan tindak lanjut hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan PPKM Mikro tahap 1 pada 09-22 Februari 2021.

“PPKM termonitor bisa menekan baik itu berbagai kriteria yang diterapkan untuk menangani pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019,” kata Airlangga pada keterangan pers, Sabtu 20 Februari 2021.

Dari hasil evaluasi selama penerapan PPKM Mikro, Airlangga mengatakan, secara nasional jumlah kasus aktif Covid-19 mengalami penurunan signifikan, yaitu minus 17,27 persen dalam sepekan. Selain itu, tren kasus aktif di lima provinsi menurun, yakni DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta, Banten, Jawa Barat (Jabar), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur (Jatim).

“Kemudian, bed occupancy rate (di semua provinsi) juga di bawah angka 70 persen. (Tren) kesembuhan di lima provinsi itu meningkat, di DKI, Banten, Jabar, DIY, dan Jawa Timur,” jelasnya.

Juga, tren kematian di tiga provinsi juga mengalami penurunan, yakni di DKI Jakarta, Jabar, dan Bali. Sementara, hasil survei juga menunjukkan meningkatnya tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan, yaitu di kisaran 87,64 hingga 88,73 persen.

Pada periode 05-17 Februari, Airlangga mengatakan, kasus aktif nasional menurun 2,53 persen, tingkat kesembuhan naik 2,56 persen, dan tingkat kematian turun 0,03 persen.

“Secara umum, pelaksanaan PPKM dan PPKM Mikro selama lima minggu telah berhasil mulai menekan laju penambahan kasus aktif. Bahkan, menunjukkan penurunan yang signifikan,” ujarnya.

Perpanjangan PPKM Mikro ini, Airlangga mengungkapkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor: 04 Tahun 2021 yang akan ditindaklanjuti oleh para gubernur dengan menerbitkan aturan kebijakan di masing-masing daerah. Juga akan dilakukan penguatan operasionalisasi pelaksanaan PPKM Mikro di tingkat desa/kelurahan, yang meliputi pemantauan persiapan dan pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment), penyiapan bantuan beras dan masker dan mekanisme distribusi melalui polsek/koramil (kepolisian sektor/komando rayon militer), serta integrasi pemetaan zonasi risiko tingkat RT (rukun tetangga) dan pendataan 3T.

“Pemerintah provinsi diharapkan mengkoordinasikan data pemetaan zonasi risiko tingkat RT dan data penyaluran bantuan (beras, masker), dan melaporkan secara berkala ke satgas (satuan tugas) pusat melalui satgas daerah,” paparnya.

Leave a Reply