Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa saat meninjau MPP Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Senin 15 Maret 2021.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa saat meninjau MPP Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Senin 15 Maret 2021.

MPP Bone Bolango, Pertama di Gorontalo

GORONTALO, publikreport.com – Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bone Bolango, yang pertama di Provinsi Gorontalo. Pendirian pusat pelayanan ini, menurut Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Bone Bolango, Merlan S Uloli, diawali konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada 2019, lalu. Kemudian pada 17 Agustus 2019, dilakukan peletakan batu pertama oleh Bupati Kabupaten Bone Bolango, Hamim Pou sebagai tanda dimulainya pembangunan.

“Waktu bergulir, pada 27 Januari 2021, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD, bersama Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo meresmikan MPP Kabupaten Bone Bolango. MPP ini merupakan yang pertama diresmikan secara virtual, sekaligus MPP pertama di Provinsi Gorontalo,” jelas Merlan.

Pada awal peresmian MPP itu hanya menyediakan 269 jenis layanan, lalu berkembang menjadi 273 jenis layanan. Selain jenis layanan, instansi yang bergabung ke MPP juga bertambah. Dari 15 instansi menjadi 22 instansi.

Perkembangan ini, nilai Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa, salah satu contoh transformasi pelayanan publik.

Untuk itu, Diah memberi tiga poin penting yang harus diperhatikan untuk pengembangan pelayanan publik.

Pertama, melaksanakan pelayanan publik yang sesuai ketentuan berlaku. Kebijakan yang harus dilaksanakan yakni penyusunan standar pelayanan, maklumat pelayanan, pelaksanaan forum konsultasi publik, serta survei kepuasan masyarakat.

“Kembangkan inovasi sebagai suatu terobosan pelayanan,” ujar Diah.

Kedua adalah meningkatkan sarana dan prasarana dalam pelayanan, khususnya bagi kaum rentan.

“Kementerian PANRB telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor: 66/2020 tentang Penyediaan Sarana Prasarana bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dalam surat edaran itu terdapat 14 sarana prasarana (sarpras) penunjang pelayanan publik bagi kelompok rentan yang wajib disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik,” jelas Diah.

Leave a Reply