You are currently viewing Sulut PPKM Mikro

Sulut PPKM Mikro

JAKARTA, publikreport.com – Pemerintah kembali memperpanjang masa pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro), mulai 23 Maret-05 April 2021. Dalam PPKM Mikro Tahap IV ini wilayah pemberlakuan diperluas, dengan tambahan lima provinsi, yaitu Sulawesi Utara (Sulut), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Tambahan lima provinsi ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor: 06 Tahun 2021 yang terbit pada tanggal 19 Maret 2021.

“Diperluas kelima daerah lainnya yang menurut data dari Satgas (Satuan Tugas) (Penanganan) Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) maupun dari Kemenkes (Kementerian Kesehatan) memerlukan atensi, yaitu Sulut, Kalsel, Kalteng, NTT, dan NTB, kemudian total 15 provinsi,” kata Mendagri, Tito Karnavian dalam keterangan pers, Jumat 19 Maret 2021.

Periode sebelumnya, PPKM Mikro telah dilaksanakan di sepuluh provinsi, yaitu DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta, Banten, Jawa Barat (Jabar), DI (Daerah Istimewa) Yogyakarta, Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), Bali, Sumatera Utara (Sumut), Kalimantan Timur (Kaltim), dan Sulawesi Selatan (Sulsel).

Berdasarkan evaluasi, Tito mengatakan, pelaksanaan PPKM Mikro di wilayah-wilayah tersebut berlangsung cukup baik dan efektif menekan laju kasus aktif Covid-19. Untuk itu, sebagai langkah memaksimalkan upaya penekanan angka kasus positif, PPKM Mikro kembali diperpanjang serta diperluas ke daerah yang memenuhi parameter persentase kasus aktif, persentase kesembuhan, persentase kematian, dan tingkat Bed Occupancy Ratio (BOR) yang telah ditetapkan.

Instruksi Mendagri Nomor: 06 Tahun 2021, Tito menegaskan, sebagai payung hukum pelaksanaan perpanjangan PPKM Mikro. Ini akan disosialisasikan lebih lanjut agar berjalan lancar dalam tataran implementasi. Selanjutnya nanti akan difollow up.

“Instruksi Mendagri lebih bersifat guideline yang bersifat umum, tapi dapat dikembangkan sesuai dengan tantangan daerah masing-masing,” terangnya.

Terkait PPKM Mikro ini, Tito meminta para gubernur untuk melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan seluruh unsur organisasi perangkat daerah, hingga satuan terkecil pemerintahan dalam pelaksanaannya. Apalagi, pelibatan seluruh unsur masyarakat sangat diperlukan dalam sosialisasi protokol kesehatan dan dalam rangka pencegahan penularan Covid-19.

“Kami juga sudah meminta kepada kepala daerah, gubernur agar juga bisa memetik pelajaran dan pengalaman dari provinsi lain, terobosan oleh provinsi lain, kita minta untuk melaksanakan replikasi tapi bisa dikembangkan dibuat inovasi, kreativitas sesuai dengan tantangan atau local wisdom masing-masing,” ujarnya.

Selain perpanjangan PPKM Mikro dan mengedepankan inovasi serta terobosan dalam penanganan Covid-19, Tito juga meminta kepala daerah melakukan evaluasi, agar penanganan Covid-19 dapat berjalan efektif.

“Kami juga meminta kepada para kepala daerah untuk melakukan evaluasi secara berjenjang, apa yang menjadi keberhasilan dan kemudian apa hambatannya,” ungkapnya. | DORANG

Leave a Reply