Ilustrasi.
Ilustrasi.

Pemerintah Larang ASN Mudik Lebaran

JAKARTA, publikreport.com – Menjelang dan usai hari raya Idul Fitri 1442H, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan keluarganya dilarang bepergian keluar daerah/mudik. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor: 08/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai ASN dalam Masa Pandemi Covid-19.

Pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah berlaku selama tanggal 06-17 Mei 2021.

Para ASN diharapkan tidak mengajukan cuti selama periode pembatasan perjalanan. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah juga tidak diperkenankan memberikan izin cuti.

Namun, cuti ini dikecualikan bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang melakukan cuti melahirkan, cuti sakit, dan cuti alasan penting. Cuti turut diberikan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengambil cuti melahirkan dan cuti sakit.

Pengecualian larangan bepergian juga berlaku bagi ASN dengan alasan khusus dan telah memiliki surat tugas atau izin. ASN yang sedang melaksanakan perjalanan tugas kedinasan harus memiliki surat tugas yang ditandatangani setidaknya oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala Satuan Kerja.

ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu bepergian ke luar daerah harus memperoleh izin tertulis dari PPK di instansinya masing-masing. Pemberian cuti dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 11/2011 tentang Manajemen PNS sebagaimana diubah dengan PP Nomor: 17/2020 serta PP Nomor: 49/2018 tentang Manajemen PPPK.

Terdapat empat hal yang perlu diperhatikan oleh para ASN yang telah memperoleh izin untuk bepergian.

Pertama, peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Coronavirus Disease 2019).

Kedua, peraturan dan/atau kebijakan pemerintah daerah asal dan daerah tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang.

Ketiga, kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Terakhir, protokol kesehatan yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

ASN yang terbukti melanggar, menurut surat edaran itu akan dikenai sanksi disiplin sesuai PP Nomor: 53/2020 tentang Disiplin PNS dan PP Nomor: 49/2018 tentang Manajemen PPPK. Penegakan disiplin terhadap ASN dilakukan PPK di instansi masing-masing.

Surat Edaran Menteri PANRB tersebut merupakan tindak lanjut atas Surat Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor: S-21/MENKO/PMK/III/2021 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta Rakor Tingkat Menteri tentang Persiapan Hari Raya Idulfitri 1442H/2021.

Sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19, para ASN diwajibkan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), 5M, dan 3T. Penerapan 5M adalah menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Sementara 3T adalah testing, tracing, dan treatment. | VERONICA DSK

Leave a Reply