Gubernur Provinsi Sulut, Olly Dondokambey mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi 2 DPR RI tentang pembentukan RUU Provinsi Sulut, Kamis 08 April 2021.
Gubernur Provinsi Sulut, Olly Dondokambey mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi 2 DPR RI tentang pembentukan RUU Provinsi Sulut, Kamis 08 April 2021.

UU Pembentukan Daerah Sulut Dibahas

MANADO, publikreport.com – Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) bersama Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey, Kamis 08 April 2021, membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Daerah Sulut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi 2. Selain Sulut, juga terundang dalam RDP itu perwakilan dari Sulawesi Tengah (Sulteng), Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Tenggara (Sultra).

Diketahui, Provinsi Sulawesi Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) RI Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (UU Nomor 13 Tahun 1964).

UU Nomor 13 Tahun 1964 berlaku sejak tanggal 23 September 1964 dan diberlakukan surut sejak tanggal 01 Januari 1964. UU Nomor 13 Tahun 1964 sudah berlaku lebih dari 50 tahun.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan UU Nomor 13 Tahun 1964 banyak yang sudah mengalami perubahan bahkan beberapa di antaranya sudah tidak berlaku lagi, maka UU Nomor 13 Tahun 1964 perlu diubah untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya tersebut.

UU Nomor 13 Tahun 1964 terdiri atas tiga bab dan tiga belas pasal. UU Nomor 13 Tahun 1964 pada pokoknya mengatur mengenai pembentukan daerah, cakupan wilayah, kepala daerah dan wakil kepala daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, dan penyerahan aset daerah.

Selain diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 1964, kepala daerah dan wakil kepala daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 06 Tahun 2020 (UU Nomor 1 Tahun 2015) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (UU Nomor 23 Tahun 2014).

Mengingat UU Nomor 13 Tahun 1964 dibentuk lebih dahulu maka materi muatan yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 1964 tentu tidak sesuai dengan materi muatan yang diatur dalam UU Nomor 01 Tahun 2015 dan UU Nomor 23 Tahun 2014.

Leave a Reply