Ida Fauziyah, Menaker.
Ida Fauziyah, Menaker.

Pemberian THR, Kepala Daerah Diminta …

JAKARTA, publikreportcom – Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Ida Fauziyah meminta gubernur, bupati dan walikota untuk mengambil langkah-langkah bagi perusahaan yang masih terdampak Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) dan berakibat tidak mampu memberikan THR (Tunjangan Hari Raya) Keagamaan Tahun 2021, sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Langkah yang dimaksud, dengan memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan tertulis yang dilaksanakan secara kekeluargaan. Kesepakatan tersebut memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan tahun 2021 bagi pekerja/buruh yang bersangkutan dan dibuktikan dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.

“Laporan keuangan tersebut selanjutnya dilaporkan ke Disnaker (Dinas Ketenagakerjaan) setempat paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan, serta memastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Ida.

Selain itu, Ida meminta gubernur, bupati dan walikota agar menegakan hukum sesuai kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan Tahun 2021. Penegakan hukum yang dimaksud dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.

“Langkah lain yang kami minta yaitu melaporkan data pelaksanaan THR Keagamaan Tahun 2021 dan tindak lanjut yang telah dilakukan ke Kementerian Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Dalam menyelesaikan kasus perusahaan yang benar-benar tidak mampu membayar, Ida mengatakan, pengawas Ketenagakerjaan Dinaker Provinsi akan mendorong pihak pengusaha maupun pekerja untuk melakukan dialog guna menyepakati pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan sesuai ketentuan peraturan perundangan dan menyesuaikan dengan kondisi perusahaan.

“Sementara dalam hal THR Keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan/atau kesepakatan pembayaran THR di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan, pengawas akan melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaran THR berupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada gubernur, bupati dan walikota setempat untuk pengenaan sanksi administratif,” ungkapnya.

Posko THR Keagamaan 2021, Ida mengatakan, sudah ada di 34 provinsi di seluruh Indonesia untuk membantu penuhi hak pekerja/buruh.

“Sudah semua. 34 provinsi sudah ada Posko THR-nya,” ucap Ida.

Posko THR 2021 tidak hanya dibentuk di pusat, tetapi juga di provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan koordinasi menjadi lebih efektif.

Leave a Reply