Ilustrasi.
Ilustrasi.

Pejabat/ASN & Politik Praktis

Punishment and Reward

Walikota Tomohon, Caroll Joram Azahrias Senduk berjanji akan melakukan rolling jabatan pada akhir Agustus 2021. Mengawalinya akan dilakukan seleksi dipimpin Ketua Panitia Seleksi, Edwin Roring yang adalah Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Tomohon.

Pengangkatan pejabat dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon tentunya menjadi hak kepala daerah. Kepala daerah akan memilih para pejabat untuk membantunya menjalankan roda pemerintah dan pembangunan guna mewujudkan visi, misi dan janji yang diutarakan kepada rakyat pada kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Sudah bukan rahasia lagi – karena telah menjadi pergunjingan di masyarakat -, pada Pilkada 2020, lalu, terindikasi banyak pejabat/Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpihak pada pasangan calon tertentu. Mereka yang diduga tidak netral, apakah memegang jabatan atau tidak.

Dugaan terlibatnya ASN dilingkup Pemerintah Kota Tomohon pada politik praktis Pilkada 2020, otomatis menimbulkan banyak pertanyaan, seperti:

Mengapa mereka tidak netral?

Mengapa mereka terlibat politik praktis?

Apakah mereka memang hobi berpolitik?

Apakah mereka kader partai politik tertentu?

Apakah, mereka diiming-imingi jabatan tertentu?

Apakah mereka takut kehilangan jabatan?

Apakah mereka tidak takut kehilangan jabatan?

Apakah mereka takut kehilangan tunjangan jabatan?

Apakah mereka melayani masyarakat, atau melayani partai politik tertentu?

Apakah mereka melayani masyarakat, atau melayani kelompok tertentu?

Apakah mereka melayani masyarakat, atau melayani personal kepala daerah dan keluarganya?

Indikasi ketidaknetralan pejabat/ASN pada Pilkada 2020 Kota Tomohon berpulang pada masing-masing pribadi. Apalagi ASN mempunyai hak pilih pada Pilkada. Sehingga diduga ada yang terang-terangan memberikan dukungan kepada pasangan calon. Dan ada juga yang memberikan dukungan secara sembunyi-sembunyi.

***

Terkait rencana rolling jabatan yang akan dilakukan Walikota dan Wakil Walikota (Wawali) Tomohon, Caroll JA Senduk dan Wenny Lumentut pada akhir Agustus 2021, nanti, diharapkan memberikan hukuman (punishment) dan penghargaan (reward) terhadap pejabat/ASN di Pemerintah Kota Tomohon. Mereka yang terlibat politik praktis sudah selayaknya mendapat punishment. Karena sehebat apapun seorang pejabat/ASN di Kota Tomohon, namun jika disebut-sebut terlibat politik praktis tentunya tidak layak untuk menduduki sebuah jabatan. Sebab seorang pejabat/ASN, gaji dan tunjangannya diambil dari uang rakyat, sehingga mereka disebut pelayan masyarakat. Gaji dan tunjangan pejabat/ASN, bukan dari uang pribadi kepala daerah dan keluarga atau kroni-kroninya.

Sementara bagi pejabat/ASN yang disebut-sebut netral alias tidak terlibat politik praktis tentunya harus diberikan penghargaan (reward).

Lalu, bagaimana cara mengetahui apakah seorang pejabat/ASN itu netral dan tidak netral pada Pilkada lalu?

Apakah Tim Seleksi jabatan yang dibentuk Walikota Tomohon memiliki datanya?, atau

Apakah data pejabat/ASN yang netral dan tidak netral dari Tim Sukses/Tim Kampanye CSWL?

Entah, yang pasti roda pemerintahan dan pembangunan di Kota Tomohon harus berjalan. Caroll JA Senduk dan Wenny Lumentut harus memilih dan mengangkat pejabat/ASN untuk membantu mereka mewujudkan visi, misi dan janji mereka.

Saat ini masyarakat Kota Tomohon menantikan perubahan sebagaimana visi, misi dan janji kampanye CSWL (Carol Senduk Wenny Lumentut).

Leave a Reply