Ilustrasi belajar dari rumah/pembelajaran jarak jauh selama pandemi Covid-19. (foto: pexels.com)
Ilustrasi belajar dari rumah/pembelajaran jarak jauh selama pandemi Covid-19. (foto: pexels.com)

Cegah Learning Loss, Kemendikbudristek Siapkan Langkah-langkah Strategis

Pendidikan di masa pandemi Covid-19.

JAKARTA, PUBLIKREPORTcom – Risiko learning loss dapat terjadi ketika peserta didik tidak memperoleh pembelajaran yang optimal, sehingga berakibat pada kemunduran akademis dan non akademis. Risiko learning loss menguat selama pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019), karena kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah yang terpaksa dilakukan secara jarak jauh untuk menekan penyebaran Covid-19. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) dalam praktiknya menimbulkan kesulitan, terutama bagi peserta didik di daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T) yang secara lokasi banyak terdapat di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1-3.

Mencermati hal tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Pauddikdasmen), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Jumeri mengatakan, perlu ada langkah-langkah yang strategis dalam mempersiapkan satuan pendidikan melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

“PTM terbatas pada satuan pendidikan di wilayah PPKM level 1-3 harus diiringi dengan mitigasi risiko penularan Covid-19 dan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), sekaligus upaya-upaya memulihkan learning loss yang dialami peserta didik,” kata Jumeri saat acara Silaturahmi Merdeka Belajar (SMB) Episode Kedua dengan tajuk Pembelajaran Optimal, Aman, dan Nyaman di Wilayah PPKM Level 1–3, Kamis 12 Agustus 2021.

Sebelumnya pada konferensi pers evaluasi dan penerapan PPKM yang dilaksanakan, Senin 09 Agustus 2021, pemerintah mengumumkan pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan wilayah PPKM level 1-3 dapat dilakukan melalui PTM terbatas dan/atau PJJ sesuai dengan pengaturan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 03/KB/202l, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Pelaksanaan PTM terbatas juga dilaksanakan dengan mengacu pada tiga Instruksi Mendagri yang diterbitkan Senin 09 Agustus 2021, yakni Instruksi Mendagri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM Level 4, Level 3, dan Level 2 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali, Instruksi Mendagri Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM Level 4 Covid-19 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua dan Instruksi Mendagri Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

“Pemberlakuan PPKM bersifat dinamis. Bagi daerah yang sudah diperbolehkan menyelenggarakan PTM terbatas, maka dalam pelaksanaanya harus mengedepankan kehati-hatian dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” kata Dirjen Pauddikdasmen Kemendikbud, Jumeri.

Berdasarkan data yang diterima Kemendikbudristek, Jumeri menjelaskan, saat ini 93 persen sekolah di Indonesia sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik, 87 persen sudah siap air bersih, sebagian besar sekolah sudah membentuk Satgas (Satuan Tugas) Covid-19, 96 persen sekolah sudah tersedia toilet yang bersih, sarana dan prasarana lainnya sudah 96 persen, tersedianya disinfektan dan lainnya sebanyak 87 persen. Saat ini, 60 persen dari 540 ribu sekolah di Indonesia sudah diberikan izin untuk melaksanakan PTM terbatas.

Kepada pemerintah daerah (pemda) dan dinas pendidikan provinsi, kabupaten dan kota, Jumeri mengimbau untuk segera memastikan wilayah PPKM level 1-3 yang sudah diizinkan melaksanakan PTM terbatas untuk segera dilaksanakan.

“Mari kita manfaatkan peluang ini untuk memajukan pendidikan kita dengan mendorong satuan pendidikan, kepala sekolah (kepsek) untuk memastikan, memeriksa kesiapannya, mengawasi pelaksanaanya agar PTM terbatas ini bisa berjalan dengan baik,” harapnya.

Efektifvitas PTM terbatas, menurut Jumeri, jauh lebih tinggi dibandingkan PJJ. Sehingga sekolah yang berada di wilayah PPKM level 1-3 didorong untuk melakukan PTM terbatas, jika sudah memenuhi daftar periksa.

“Kelengkapan sarana daftar periksa dan mekanisme pembelajaran sesuai protokol kesehatan di sekolah merupakan syarat wajib juga yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan sebelum menyelenggarakan PTM terbatas. Hal ini sebagai bentuk ikhtiar dan mitigasi risiko penyebaran Covid-19 di satuan pendidikan,” terangnya.

Untuk menciptakan pembelajaran yang optimal, aman, dan nyaman melalui PTM terbatas, Jumeri menuturkan, Kemendikbudristek telah berkolaborasi dengan kementerian atau lembaga, seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga Satgas Covid-19 dalam mitigasi risiko PTM terbatas dan edukasi PHBS. Dalam pemantauan dan evaluasi PTM terbatas, Kemendikbudristek membangun aplikasi pengumpulan data satuan pendidikan yang telah menyelenggarakan PTM terbatas atau belum yang berbasis android dan aplikasi pelaporannya berbasis laman.

“Melalui aplikasi ini, para pemangku kepentingan dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap satuan pendidikan di masing-masing daerahnya secara efektif dan efisien,” ujarnya.

Agar pembelajaran selama pandemi dapat berjalan secara optimal, aman, nyaman serta menghindari adanya penularan di sekolah, Jumeri menegaskan, satuan pendidikan hendaknya melakukan empat tahapan.

Pertama, membentuk Tim Satgas Covid-19, menyiapkan kesiapan belajar sesuai dengan daftar periksa, mengisi laman daftar periksa pada Dapodik, serta membuat surat usulan pembukaan PTM terbatas kepada Dinas Pendidikan.

Kedua, dinas pendidikan melalui tim verifikator yang telah dibentuk melakukan verifikasi isian daftar periksa kesiapan belajar pada laman Dapodik.

Ketiga, satuan pendidikan membuat kuesioner pilihan PTM terbatas atau PJJ kepada orang tua.

Keempat, dinas pendidikan melalui Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) dan Satgas Covid-19 di satuan pendidikan melakukan evaluasi. Bila aman, PTM terbatas dilanjutkan. Bila tidak, PTM terbatas ditunda untuk disempurnakan.

“Bila ada kasus terkonfirmasi Covid-19 pada PTM terbatas, satuan pendidikan wajib menutup sementara dan menggantinya menjadi PJJ,” tegasnya.

Leave a Reply