Suasana Tomohon tempo dulu (foto: leidenuniversity)
Suasana Tomohon tempo dulu (foto: leidenuniversity)

Perjalanan Panjang Tomohon Menuju Kota

Sebelum tahun 2003, Tomohon merupakan salah satu kecamatan bagian dari Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Saat ini, Tomohon berstatus Kota Otonom. Sebelum menjadi Kota Otonom, Tomohon diperjuangkan untuk menyandang Kota Administratif (Kotif), bersama Amurang dan Kotamobagu.

Aspirasi masyarakat agar Tomohon menjadi Kota Administratif terus bergulir. Di tahun 1980, di masa Camat Tomohon, Petrus Salomon Kaunang, aspirasi tersebut berkembang.

Aspirasi masyarakat Tomohon ini ditindaklanjuti sejumlah anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Republik Indonesia (RI) turun langsung untuk melakukan studi kelayakan pada tahun Juni 1985.

Agustus 1985, keluar Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor: 650/3247/PUOD tanggal 28 Agustus 1985, yang ditandatangani Mendagri Soepardjo Roestam, Perihal Pembentukan Kota Administratif Tomohon. Poin pertama, berdasar analisa yang menyeluruh dan mendalam diperoleh kesimpulan bahwa Tomohon telah layak untuk dibentuk Kota Administratif. Amurang dan Kotamobagu belum waktunya. Sedangkan pada poin ketiga disebut untuk terwujudnya pemerintahan dan pembinaan wilayah, maka seyogyanya Kota Administratif Tomohon ditata menjadi 3 kecamatan, yakni Kecamatan Tomohon Utara, Tengah dan Selatan. Lalu disarankan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Minahasa mengusulkan pembentukan Kota Administratif Tomohon kepada Mendagri, melalui Gubernur dengan terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Oktober 1985, Bupati Kabupaten Minahasa, Alex Lambertus Lelengboto, menyurat kepada Ketua DPRD Kabupaten Minahasa, Jan Tirayoh, mengusulkan pembentukan Kota Administratif Tomohon. Sebagai tindaklanjut, DPRD melakukan pembahasan dan menyetujui usul peningkatan status Tomohon, serta menuangkannya dalam Keputusan DPRD Nomor: 14/KPTS/DPRD/X/85 tanggal 24 Oktober 1985.

Februari 1986, keluar Surat Bupati Kabupaten Minahasa, Alex Lambertus Lelengboto, Nomor: 650/2/17/86 tanggal 17 Februari 1986, Perihal Usul Pembentukan Kota Administratif Tomohon. Surat tersebut ditujukan kepada kepada Gubernur Provinsi Sulut, CJ Rantung.

April 1986, keluar Surat Gubernur Provins Sulut, CJ Rantung, Nomor: 850/2/02/003 tanggal 12 April 1986, Perihal Usul Peningkatan Status Kecamatan Tomohon menjadi Kota Administratif. Surat ini ditujukan kepada Mendagri.

September 1991, Gubernur Provinsi Sulut kembali melayangkan surat kepada Mendagri. Surat Nomor: 138/01/2274 tanggal 28 September 1991, mempertanyakan realisasi Kota Administratif Tomohon.

23 Mei 1992, Direktur Jenderal (Dirjen) PUOD Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Warsito Rasman, berkunjung ke Tomohon.

21-22 Agustus 1992, Tim Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) mengunjungi Tomohon, dipimpin Suparman, staf Direktorat Jenderal (Ditjen) PUOD Depdagri.

30 September 1992, Dirbinumpen Ditjen PUOD Depdagri, Mochtar Hasan, turun mengecek kesiapan Tomohon

Awal Juli 1993, Gubernur Provinsi Sulut, CJ Rantung mengungkapkan Kota Administratif Tomohon sudah disetujui. Tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) penetapan dari Presiden RI.

Selang 1993-1998, nasib Kota Administratif Tomohon terombang-ambing.

Leave a Reply