Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan arahan pada Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2021, di Istana Bogor, Jabar, Kamis 27 Mei 2021.
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan arahan pada Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2021, di Istana Bogor, Jabar, Kamis 27 Mei 2021.

BPKP dan APIP Diminta …

JAKARTA, PUBLIKREPORTcom – Untuk menjamin tercapainya program pembangunan pemerintah yang tetap akuntabel, efektif dan efisien, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta seluruh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Arahan tersebut, yakni:

Pertama, BPKP dan APIP untuk terus melakukan serta meningkatkan pengawalan dalam percepatan belanja pemerintah. BPKP dan APIP juga diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda0 untuk merealisasikan dan mempercepat belanja pemerintah.

Hingga Mei 2021 ini, Jokowi mengungkapkan, realisasi belanja pemerintah baik pusat maupun daerah masih relatif rendah, yakni sekitar 15 persen untuk realisasi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan 7 persen untuk APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Serapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) juga masih rendah, yaitu sekitar 24,6 persen. Begitu juga dengan realisasi pengadaan barang dan jasa dari kementerian/lembaga yang pada kuartal satu masih sekitar 10,98 persen, sementara untuk pemerintah daerah masih kurang dari 5 persen.

“Saya minta BPKP dan seluruh APIP melihat betul, mencari penyebab lambatnya realisasi belanja ini. Ini ada apa. Memberikan solusi, carikan solusinya, menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini. Ini tugas dalam mengawal belanja tadi. Lalu mengawal agar kementerian, lembaga, dan pemda bisa merealisasikan belanjanya dengan cepat dan akuntabel,” tegas Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat (Jabar), Kamis 27 Mei 2021.

Kedua, Jokowi menginstruksikan BPKP dan APIP untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program. Pengawalan terhadap perencanaan program harus dilakukan sejak awal sehingga program yang direncanakan memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat. Perencanaan program juga harus adaptif dan dapat disesuaikan dengan situasi serta kondisi saat ini.

Dicontohkannya, saat turun ke lapangan dirinya kerap menemui adanya pembangunan infrastruktur seperti bendungan atau pelabuhan yang tidak disertai dengan perencanaan matang mengenai pengembangan wilayah sekitar. Seperti tiadanya fasilitas irigasi sawah di area pertanian yang berada di sekitar wilayah bendungan atau tidak adanya akses jalan untuk menuju pelabuhan yang baru saja dibangun. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan dan masyarakat juga yang dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat dari program itu.

“Karena itu saya perintahkan, saya instruksikan agar BPKP dan APIP kementerian, lembaga, dan daerah kawal dari hulu. Sejak awal pada saat perencanaan terus diikuti hal-hal seperti ini. Tidak sekadar mengulang-ulang terus. Kita ini mengulang-ulang perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak pas, tidak adaptif terhadap situasi hari ini,” ujarnya.

Ketiga, Jokowi menekankan kepada BPKP dan APIP agar memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas data yang dikelola oleh pemerintah. Integrasi dan sinkronisasi basis data antar program perlu dikawal untuk meningkatkan keandalan data sehingga program-program yang dijalankan pemerintah dapat tepat sasaran.

Leave a Reply