Ilustrasi kartu pencari kerja atau dikenal dengan kartu kuning.
Ilustrasi kartu pencari kerja atau dikenal dengan kartu kuning.

Buat Kartu Kuning, Menaker: Gratis

JAKARTA, PUBLIKREPORTcom – Warga Negara Indonesia (WNI) yang hendak mengurus pencetakan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I) atau dikenal dengan kartu kuning dapat langsung datang ke dinas kabupaten dan kota, atau secara online. Apabila kartu AK/I akan dicetak, maka pencari kerja harus datang ke dinas kabupaten dan kota terdekat. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan tidak ada pungutan biaya alias gratis dalam kartu kuning tersebut.

“Apabila ada petugas yang meminta pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas yang meminta pungutan akan dikenakan sanksi tegas,” Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, Sabtu 19 Juni 2021.

Masyarakat yang sedang mencari kerja, Ida menjelaskan, dapat mendaftarkan diri ke dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat kabupaten dan kota. Hal ini juga sesuai kebijakan otonomi daerah, di mana pencari kerja yang akan bekerja di dalam atau di luar negeri harus terdaftar di dinas kabupaten dan kota sesuai domisili. Namun, bagi pencari kerja yang berada di luar kabupaten dan kota domisilinya tetap dapat mendaftarkan diri ke dinas tenaga kerja setempat, karena pelayanan pencari kerja bersifat nasional.

“Kami meminta para kepala dinas untuk memberikan pelayanan yang baik, maksimal, memudahkan para pemohon yang mengajukan diri untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan dipersulit,” imbau Ida.

Di beberapa daerah, menurut Ida, terindikasi masih ditemukan atau terjadi praktek pungutan biaya pembuatan kartu kuning.

“Modusnya mulai dari biaya administrasi, hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut dilarang dan dapat dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli),” ungkapnya.

Bagi pencari kerja yang telah mendapatkan pekerjaan, Ida mengatakan, wajib melaporkan telah diterima bekerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten dan kota.

Pelayanan pendaftaran pencari kerja tersebut diatur melalui Peraturan Menteri (Permen) Ketenagakerjaan Nomor: 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.

Diketahui, saat ini diberbagai daerah, permintaan pembuatan kartu kuning disebut meningkat. Hal ini karena adanya persiapan pendaftaran CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), adanya lulusan pendidikan yang mencari kerja, serta para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019).

Tentang Kartu Kuning Pencari Kerja

Kartu kuning pencari kerja berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi dua halaman. Di halaman pertama, berisi nomor pencari kerja, nomor identitas diri/KTP (Kartu Tanda Penduduk), foto dan tanda tangan pencari kerja, serta kolom kewajiban pencari kerja melapor empat kali dalam dua tahun.

Halaman kedua tercantum informasi mengenai data diri pencari kerja, seperti nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status, agama, alamat, daftar pendidikan formal maupun non-formal, serta disahkan dengan tanda tangan pengantar kerja, dalam hal ini pihak dinas tenaga kerja kabupaten dan kota.

Leave a Reply