Ilustrasi.
Ilustrasi.

BUMDes Boleh Ajukan Pinjaman Modal

MALANG, publikreport.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemendesPDTT), Anwar Sanusi mengemukakan, meski pemenuhan modal usahanya bersumber dari masyarakat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, tidak menutup kemungkinan dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, bahkan melalui pihak ketiga.

Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,” kata Anwar Sanusi pada Forum Tematik Bakohumas yang mengusung tema, ‘BUMDesa Sebagai Penggerak Perekonomian Desa’, di Savana Hotel and Convention, Malang, Jawa Timur (Jatim), Rabu 24 April 2019, malam.

Penjelasan ini penting, menurut Anwar, untuk mempersiapkan pendirian BUMDesa karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes). Dengan BUMDes, diharapkannya, masyarakat di seluruh penjuru negeri ini, mendapat keleluasaan penuh untuk mengekspresikan diri, membuat gagasan-gagasan untuk mewujudkan pembangunan dan harapan-harapannya.

BACA JUGA: 80 Persen BUMDes di Minut Mati Suri

BACA JUGA: BUMDes Palaes Berdayakan Nelayan

BACA JUGA: Tenaga Pendamping Diserukan Kawal Dana Desa

Kepala Biro Humas dan Kerjasama KemendesPDTT, Bonivasius Prasetya Ichiarto mengatakan, sebagai lembaga ekonomi masyaraat, BUMDes memiliki peran yang cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di pedesaan.

Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Selamatta Sembiring mengatakan, pembentukan BUMDes merupakan salah satu cara KemendesPDTT untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan.

BUMDes diharapkan dapat menjadi lembaga kunci penggerak ekonomi desa, yang menjadi kunci untuk memicu pergerakan ekonomi desa ke depannya,” katanya.

Di dalamnya, Selamatta menjelaskan, terdapat aspek pemberdayaan secara utuh, tidak hanya pemberdayaan ekonomi, melainkan juga pembangunan kelembagaan, penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan manajerial, pengembangan jejaring ekonomi dan hilirisasi ekonomi. | DORANG

Leave a Reply