Bupati Minahasa Didesak Tunjuk Pejabat Kumtua Sesuai Aturan
Ilustrasi.

Bupati Minahasa Didesak Tunjuk Pejabat Kumtua Sesuai Aturan

TONDANO, publikreport.com – Sejumlah warga dan tokoh masyarakat (tomas) di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyerukan aspirasi mereka terkait kebijakan politik dibalik batalnya agenda Pilhut (Pemilihan Hukum Tua) serentak Kabupaten Minahasa tahun 2020.

Pemerintah Minahasa sudah berjanji segera menunjuk para Plt (Pelaksana Tugas) Kumtua (Hukum Tua) yang masa jabatannya sudah habis. Kalau tidak salah ada 99 Kumtua yang masa jabatannya sudah habis. Jelas ini sudah melanggar undang-undang desa,” tegas Zeth Sumampow, Sabtu, 04 Juli 2020.

Dari pengamatannya, Zeth yang bergelar Drs (doktorandus), melihat banyak diantara Kumtua definitif yang sudah habis masa jabatan, tapi masih menjalankan tugasnya.

Mungkin mereka masih melaksanakan tugas berbekal nota dinas. Mereka harus diganti penjabat yang sesuai undang-undang tentang pemerintahan desa. Ya, harus PNS (Pegawai Negeri Sipil),” ujarnya.

Apa yang dikemukakan Zeth ini, didukung Ketua LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) LPK (Lembaga Pemberantas Korupsi) Provinsi Sulut, John B Warouw.

Jabatan Hukum Tua saat ini sangat penting karena adanya DD dan ADD (Dana Desa dan Anggaran Dana Desa). Bupati harus memberikan legitimasi yang kuat kepada Penjabat (Pj) Kumtua di 99 desa yang batal menggelar Pilhut karena Corona,” kata John, Senin 06 Juli 2020.

Leave a Reply