PUBLIKREPORT.com

Bupati Minahasa Didesak Tunjuk Pejabat Kumtua Sesuai Aturan

INGIN ARTIKEL DIBACAKAN:

Pemerintah Minahasa sudah berjanji segera menunjuk para Plt (Pelaksana Tugas) Kumtua (Hukum Tua) yang masa jabatannya sudah habis. Kalau tidak salah ada 99 Kumtua yang masa jabatannya sudah habis. Jelas ini sudah melanggar undang-undang desa”

TONDANO, publikreport.com – Sejumlah warga dan tokoh masyarakat (tomas) di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyerukan aspirasi mereka terkait kebijakan politik dibalik batalnya agenda Pilhut (Pemilihan Hukum Tua) serentak Kabupaten Minahasa tahun 2020.

Pemerintah Minahasa sudah berjanji segera menunjuk para Plt (Pelaksana Tugas) Kumtua (Hukum Tua) yang masa jabatannya sudah habis. Kalau tidak salah ada 99 Kumtua yang masa jabatannya sudah habis. Jelas ini sudah melanggar undang-undang desa,” tegas Zeth Sumampow, Sabtu, 04 Juli 2020.

Dari pengamatannya, Zeth yang bergelar Drs (doktorandus), melihat banyak diantara Kumtua definitif yang sudah habis masa jabatan, tapi masih menjalankan tugasnya.

Mungkin mereka masih melaksanakan tugas berbekal nota dinas. Mereka harus diganti penjabat yang sesuai undang-undang tentang pemerintahan desa. Ya, harus PNS (Pegawai Negeri Sipil),” ujarnya.

Apa yang dikemukakan Zeth ini, didukung Ketua LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) LPK (Lembaga Pemberantas Korupsi) Provinsi Sulut, John B Warouw.

Jabatan Hukum Tua saat ini sangat penting karena adanya DD dan ADD (Dana Desa dan Anggaran Dana Desa). Bupati harus memberikan legitimasi yang kuat kepada Penjabat (Pj) Kumtua di 99 desa yang batal menggelar Pilhut karena Corona,” kata John, Senin 06 Juli 2020.

Tapi saya bertanya, kenapa? Karena ada beberapa Kumtua di Minahasa yang menguasai desanya dengan status Penjabat selama 10 tahun lebih. Dua diantaranya memimpin desa yang ada di Langowan dan Kecamatan Sonder,” ungkap John.

Hal senada disuarakan Ketua LSM GMPK (Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi) Kabupaten Minahasa, Maurits Palilingan. Dirinya mendesak Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Minahasa agar bersikap tegas dalam menunjuk Penjabat Kumtua dan harus sesuai aturan.

Pemerintah Kabupaten Minahasa harus lakukan penunjukan Penjabat Hukum Tua sebagaimana aturan. Kalau kata aturan bahwa Penjabat Kumtua harus PNS, ya buat seperti itu,” tegasnya.

Ingat, DD dan ADD harus dikelola oleh pejabat yang memenuhi persyaratan,” pesan Maurits.

Sebelumnya, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra (Kesejahteraan Rakyat) Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Minahasa Denny Mangala mengatakan, pelaksanaan Pilhut 2020 di Minahasa ditunda karena berbenturan dengan pelaksanaan Pilkada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) serentak, dan juga kebijakan pengalihan anggaran untuk penanganan Covid-19 (Coronavirus Disease 2019).

Anggaran Pilhut sudah dialihkan untuk penanganan Covid-19. Karena itu, Pilhut tak bisa digelar tahun ini,” katanya.

Nantinya, Plt Hukum Tua yang memimpin desa harus sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati agar pembangunan di desa terus, serasi dan berjalan dengan baik,” tambahnya. JOPPY JW

 

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Masyarakat Sangihe Dilatih Pertanian Hidroponik

Read Next

Sinergitas Pemkab Sangihe dan Polri