PUBLIKREPORT.com

Catatan Akhir Tahun

INGIN ARTIKEL DIBACAKAN: https://publikreport.com

Patuh

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di beberapa daerah (provinsi, kabupaten dan kota) di Indonesia dikabarkan berlangsung lancar. Kerumuman warga terlihat jelas ketika tahapan Pilkada berlangsung. Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) seakan tidak menjadi ancaman.

Bertolak belakang dengan pelaksanaan Pilkada serentak 2020, dalam perayaan Natal 2020, jemaat (warga) diminta beribadah di rumah saja. Berkumpul di gereja (rumah ibadah) ‘dilarang’. Hal sama juga akan diberlakukan pada perayaan Tahun Baru 2021. “Ibadah di rumah saja”, itu kesepakatan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 dan tokoh-tokoh agama di Sulut.

Melaksanakan ibadah di rumah saja, sebelumnya juga telah menjadi kebijakan pemerintah dan para tokoh agama ketika Paskah 2020 lalu.

Warga (jemaat) taat dengan melaksanakan ibadah di rumah saja, kendati ada suara-suara yang melontarkan protes dengan alasan, seperti:

Mengapa ketika Pilkada warga boleh berkumpul/bergerombol?

Mengapa dalam perayaan Paskah, Natal dan Tahun Baru jemaat di ‘larang’ beribadah di gereja?

Mengapa mall/pusat perbelanjaan modern, toko, super market dan pasar tradisional dibuka, sementara rumah ibadah di tutup?

Mengapa pemerintah tidak menunda pelaksanaan Pilkada?

Bukankah ketika itu banyak elemen masyarakat yang meminta pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ditunda?

Ketika itu pemerintah tak bergeming. Pilkada serentak 2020 tetap dilaksanakan, dengan syarat masyarakat dan kontestan Pilkada diminta menaati protokol kesehatan (prokes) Covid-19.

Dalam perayaan Paskah, Natal dan Tahun Baru, pemerintah juga tak bergeming. Jemaat diminta di rumah saja – ibadah dari rumah -.

Pertanyaan lain yang bergelayut dibenak warga, adalah apakah dengan kebijakan ‘melarang’ jemaat beribadah di gereja, angka Covid-19 akan menurun? Sementara lokasi-lokasi berpotensi menjadi tempat berkerumun warga seakan tidak ditutup?

Banyak pihak menuding angka Covid-19 yang terus meningkat di akhir tahun 2020 ini penyebabnya karena kerumunan warga pada masa tahapan Pilkada dan dibukanya objek-objek wisata, mall/pusat perbelajaan, toko dan pasar.

Penegakkan protokol kesehatan Covid-19, dengan penerapan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) harus menjadi komitmen kuat pemerintah dan organisasi pendukungnya (lintas sektor) serta disupport masyarakat. Sebab di sana-sini masih terlihat kerumunan warga, meski memakai masker, namun tidak lagi menjaga jarak.

Tak dipungkiri pemerintah telah mengeluarkan banyak kebijakan untuk penanganan pencegahan Covid-19. Berbagai upaya dilakukan pemerintah maupun pihak-pihak lainnya untuk mengatasi pandemi ini, terutama untuk menyelamatkan umat manusia.

Pemerintah menggelontorkan bantuan sosial baik tunai maupun berupa natura – sembako – (sembilan bahan pokok). Siswa dan mahasiswa diminta belajar secara online – belajar dari rumah -. Pegawai pemerintah – Aparatur Sipil Negara – (ASN) dalam melaksanakan tugas dengan metode word from home (WFH) dan work from office (WFO).

3M dikampanyekan secara massif. Bahkan beberapa daerah sempat melakukan PSBB (pembatasan sosial berskala besar). Tak sampai disitu, masyarakat diwajibkan mengikuti rapit test dan swab test terakhir di bulan Desember jelang Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, rapid test antigen diwajibkan kepada warga yang akan bepergian. Tak jarang warga yang melakukan perjalanan menemui adanya sweeping penggunaan masker dan keterangan rapid test.

Semoga pandemi Covid-19 cepat berakhir. Kabar baik telah diumumkan pemerintah, dimana tahun 2021, seluruh warga Indonesia akan mendapatkan vaksin Covid-19 gratis. ***

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Lutfi Janji Produk Indonesia Mampu Bersaing

Read Next

Catatan Akhir Tahun AJI 2020