Franky Pasla, Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Minahasa Selatan.
Franky Pasla, Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Minahasa Selatan.

Cegah Terjadinya Usaha Ilegal, Para Kumtua Diberikan Pemahaman

AMURANG, publikreport.com – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Franky Pasla meminta kepada seluruh Hukum Tua (Kumtua) di Minsel agar melaporkan setiap kegiatan usaha yang ada di desa masing-masing. Penegasan ini dikemukan karena disinyalir ada aktivitas atau kegiatan usaha illegal oleh para oknum pelaku usaha yang beroperasi di wilayah Kabupaten Minsel.

“Contoh yang terjadi di wilayah Kecamatan Tatapaan beberapa waktu lalu. Ketika ada aktivitas pembukaanlahan oleh salah satu investor, akhirnya harus dihentikan sejenak. Ini merupakan imbas dari ketidakpedulian Kumtua untuk berkoordinasi dan melaporkan adanya kegiatan usaha,” ungkap Franky pada sosialisasi peraturan penanaman modal dan perizinan, Senin, 02 Juli 2018.

Dengan adanya sosialisasi ini, Franky berharap, dapat berdampak pada tumbuhnya kesadaran para Kumtua untuk melaporkan kegiatan atau aktifitas usaha yang akan dilaksanakan di desa. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Minsel sangat membuka diri bagi investor yang akan mengembangkan usahanya di wilayah Kabupaten Minsel. Asalkan mematuhi segala  aturan atau ketentuan yang berlaku.

“Wajib hukumnya bagi Kuntua untuk segera melaporkan atau memberi informasi kepada instansi terkait, guna kelancaran dalam pengurusan ijin,” ujarnya, seraya menambahkan, sosialisasi ini bertujuan memberik pemahaman kepada para Kumtua soal mekanisme mendirikan satu jenis usaha, sehingga tidak berdampak pada terjadinya penghentian atau penutupan usaha serta persoalan hukum.

Sementara, Sekretaris Daerah Kabupaten Minsel, Danny Rindengan meminta agar pemerintah desa menunjang program pemerintah kabupaten, lebih khusus di bidang perizinan.

“Pemerintah desa adalah perpanjangan tangan pemerintah kabupaten dalam melaksanakan dan mensukseskan program. Sebab itu, untuk kelancaran tugas dan program serta mengantisipasi terjadinya masalah, maka Kumtua harus tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk pembuatan ijin usaha,” pesannya. | G KELAH

Leave a Reply