You are currently viewing Covid-19, Ini Arahan Presiden Soal Bansos Bagi Masyarakat
Presiden RI,Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan kepada pers mengenai bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Selasa 31 Maret 2020, melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Covid-19, Ini Arahan Presiden Soal Bansos Bagi Masyarakat

BOGOR, publikreport.com – Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah fokus pada penyiapan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat lapisan bawah yang terdampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Hal ini disampaikannya, pada keterangan persnya melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat (Jabat), Selasa 31 Maret 2020.

Berikut arahan Jokowi soal bansos bagi masyarakat terdampak Covid-19:

Pertama, tentang PKH (Program Keluarga Harapan). Jumlah keluarga penerima akan ditingkatkan dari 9,2 juta menjadi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sedangkan besaran manfaatnya akan dinaikkan 25 persen.

Misalnya, komponen ibu hamil naik dari Rp2,4 juta menjadi Rp3 juta per tahun, komponen anak usia dini, Rp3 juta per tahun, komponen disabilitas Rp2,4 juta per tahun. Dan kebijakan ini efektif mulai April 2020,” ujarnya.

Kedua, Kartu Sembako (Sembilan Bahan Pokok). Jumlah penerima akan dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat. Nilainya naik 30 persen dari Rp150.000 menjadi Rp200.000, dan akan diberikan selama 9 bulan.

Ketiga, tentang Kartu Prakerja. Anggaran Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun.

Jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang, terutama ini adalah untuk pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19. Dan nilai manfaatnya adalah Rp650.000-1.000.000 per bulan selama 4 bulan ke depan,” kata Jokowi.

Keempat, tentang tarif listrik. Untuk pelanggan listrik 450 VA (volt ampere) yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan selama 3 bulan ke depan, yaitu untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020.

Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan didiskon 50 persen, artinya hanya membayar separuh saja untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020,” jelasnya.

Kelima, perihal antisipasi kebutuhan pokok. Pemerintah mencadangkan Rp25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok serta operasi pasar dan logistik.

Keenam, perihal keringanan pembayaran kredit. Bagi para pekerja informal, baik itu ojek online, sopir taksi, dan pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), nelayan, dengan penghasilan harian, dengan kredit di bawah Rp10 miliar, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) telah menerbitkan aturan mengenai hal tersebut dan dimulai berlaku April ini.

Telah ditetapkan prosedur pengajuannya, tanpa harus datang ke bank atau perusahaan leasing, cukup melalui email atau media komunikasi digital seperti WA (WhatsApp),” paparnya.

BACA JUGA: Rp405,1 Triliun Anggaran Pemerintah Tangani Covid-19

Menjawab pertanyaan wartawan, Jokowi mengatakan, hal ini sudah dikonfirmasi ke OJK yang dimulai bulan April ini sudah efektif.

Saya juga telah menerima Peraturan OJK, khusus yang berkaitan dengan kredit tadi. Artinya, sekali lagi, bulan April ini sudah bisa berjalan,” tegasnya. | DORANG

Leave a Reply