Ilustrasi.
Ilustrasi.

DAK Fisik Pendidikan Akan Diserahkan ke Kementerian PUPR

JAKARTA, publikreport.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Didik Suhardi mengungkapkan, tahun 2020 merupakan tahun terakhir DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik Pendidikan ditangani Kemendikbud. Karena mulai 2021 akan diserahkan secara penuh kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ke depan, Kemendikbud akan fokus pada perencanaan DAK Fisik dan fokus mengerjakan pengembangan proses belajar mengajar di kelas dan memperbaiki kompetensi guru, sehingga tercapai percepatan pemerataan kualitas pendidikan. Pada saatnya nanti betul-betul bisa kita laksanakan sebaik-baiknya dalam rangka mempersiapkan generasi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, mari kita siapkan sebaik-baiknya DAK Fisik kita tahun ini,” ungkap Didik saat memberikan arahan pada pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Usulan Rencana Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran (TA) 2020, di Jakarta, Rabu 04 Desember 2019.

Di depan perwakilan dinas pendidikan provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia, Didik berpesan, karena ini untuk terakhir kalinya Kemendikbud mengelola DAK Fisik, jadi harus ditangani secara serius, meskipun perencanaan tetap ada di Kemendikbud.

Sekarang pun sudah mulai dilaksanakan walau belum semuanya. Bahkan untuk yang di pusat juga nanti akan diserahkan ke Kementerian PUPR,” ujarnya.

Perencanaan kali ini, Didik menjelaskan,, akan sangat ketat dan terintegrasi. Dinas pendidikan harus memastikan bahwa suatu sekolah yang sudah diusulkan di DAK, tidak diusulkan di tempat yang lain. Apabila ada pemeriksaan silang dan ketahuan maka akan ditolak. Di samping itu, apabila anggaran DAK Fisik sudah final maka tidak akan bisa direvisi lagi.

Sekali lagi saya ingatkan agar bapak dan ibu untuk memastikan sebelum mengusulkan untuk terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepala dinas. Pastikan bahwa yang bapak dan ibu usulkan itu sudah benar karena kalau sudah sekali diusulkan maka sudah tidak bisa diubah. Berbeda dengan tahun 2019 yang masih bisa direvisi sampai bulan Maret. Dengan ketentuan baru yang harus diikuti ini harapan saya nanti pelaksanaan bisa lebih baik,” jelasnya.

Pemerintah menerapkan ketentuan baru ini, menurut Didik dengan harapan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) bisa lebih awal dilaksanakan.

APBN dan APBD masih menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau APBN dan APBD dilaksanakan lebih awal maka terjadi perputaran ekonomi. Sebaliknya, jika pekerjaan dilaksanakan di akhir tahun maka kita tidak membantu pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya perencanaan yang lebih awal maka nanti implementasi fisiknya bisa dilaksanakan lebih awal pula,” paparnya.

DAK Fisik Bidang Pendidikan TA 2020 meliputi tujuh sub bidang, dengan jumlah URK yang disusun sebanyak 1.783 dokumen. Alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan TA 2020 yang dialokasikan melalui Kemendikbud sebanyak Rp18.334,6 miliar yang dialokasikan pada 536 daerah, yaitu 33 provinsi dan 503 kabupaten/kota.

Rakor ini dihadiri pewakilan 9 dinas pendidikan provinsi dan 137 dinas pendidikan kabupaten dan kota dari wilayah Sulawesi Utara (Sulut), Sulawesi Barat (Sulbar), Gorontalo, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Jawa Timur dan Bali. | DORANG

Leave a Reply