You are currently viewing Di Mabes PBB, Indonesia Kampanyekan…
Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak (MenPPPA) Yohana Yembise memimpin delegasi Indonesia yang terdiri dari pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Ombudsman, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, Kowani, Iwapi dan Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) New York, pada sidang Commission on the Status of Women (CSW) ke-63, 11-22 Maret 2019 di Markas Besar (Mabes) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat (AS).

Di Mabes PBB, Indonesia Kampanyekan…

Indonesia gaungkan pentingnya sistem perlindungan sosial, akses pelayanan publik, dan infrastruktur berkelanjutan bagi pemenuhan hak perempuan dan anak perempuan pada sidang Commission on the Status of Women (CSW) ke-63, 11-22 Maret 2019 di Markas Besar (Mabes) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat (AS).

Menteri Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak (MenPPPA) RI, Yohana Yembise mengatakan, Pemerintah Indonesia berkomitmen memberikan perlindungan sosial, pelayanan publik, dan infrastruktur bagi perempuan telah dilakukan melalui berbagai peraturan dan kebijakan, seperti Instruksi Presiden (Inpres) untuk memprioritaskan usaha penghapusan diskriminasi gender dalam agenda pembangunan. Bahkan dalam menerapkan prinsip “No One Left Behind”, menurut Yohana, Pemerintah Indonesia juga telah melaksanakan beberapa program yang telah terbukti meningkatkan kontribusi dalam mempromosikan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, yakni melalui akses ke sekolah, kesehatan, dan kegiatan ekonomi. Pemerintah Indonesia juga senantiasa meningkatkan partisipasi perempuan dalam semua aspek pembangunan, termasuk peran perempuan di dalam sektor publik.

“Dibuktikan dengan adanya delapan menteri perempuan yang mengelola isu strategis. Selain itu, semakin banyak perempuan memegang posisi pengambilan keputusan di sektor publik,” papar Yohana dalam sesi Ministerial Round Tables Roundtable B Sidang CSW ke-63. Sidang CSW kali ini mengambil tema ‘Social Protection System, Access to Public Services and Sustainable Infrastructure for Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls’.

BACA JUGA: Rita dan Devi Jadi Delegasi Indonesia di Markas PBB, New York

Program yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan sosial, pelayanan publik, dan infrastruktur bagi perempuan, Yohana menjelaskan, antaranya Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Dana Desa (DD) dan lainnya.

Selain itu, Yohana menyentil pentingnya pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk membantu memastikan tidak terjadinya kesenjangan dalam pelaksanaan pembangunan. Di samping itu, perlu juga mempertimbangkan konteks lokal, seperti kebudayaan lokal untuk dimasukkan ke dalam desain kebijakan perlindungan sosial maupun infrastruktur.

BACA JUGA: Yanni Poluan, Penderita Kaki Gajah Butuh Uluran Tangan

Leave a Reply