PUBLIKREPORT.com

Di Rakornas Camat, Mendagri: Camat Harus Tegak Lurus

“…jangan khawatir dalam melayani masyarakat. Camat harus mampu sampaikan ke masyarakat semua keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal tersebut bukan kampanye. Ini adalah untuk menunjukan loyalitas camat kepada pimpinannya”

Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri RI

MANADO, publikreport.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tjahjo Kumolo menegaskan kepada para camat di seluruh Indonesia untuk memiliki integritas, tegak lurus dalam memimpin dan terus menyampaikan kepada masyarakat tentang keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah.

“Setiap camat harus terus melakukan konsolidasi antar sesama perangkat pemerintahan. Camat harus tegak lurus, semua aparat pemerintahan harus tegak lurus, jangan khawatir dalam melayani masyarakat. Camat harus mampu sampaikan ke masyarakat semua keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal tersebut bukan kampanye. Ini adalah untuk menunjukan loyalitas camat kepada pimpinannya,” tegas Tjahjo, Kamis, 30 Agustus 2018, dihadapan 500 camat se-Sulawesi, Maluku dan Papua yang mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Camat di Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara (Minut).

BACA JUGA: Pesan Menkopolhukam kepada Para Camat
BACA JUGA: Camat se-Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua Berkumpul di Minut
BACA JUGA: Di Rakornas Camat, Irwasum Polri: Kita Harus Bersatu

Aturan

Rakornas Camat ini dilakukan, menurut Tjahjo, untuk melakukan penguatan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah kecamatan, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan.

PP Nomor 17 tahun 2018 ini, Tjahjo menjelaskan, adalah turunan dari pasal 228 dan pasal 230 UU Nomor 23 tahun 2014. Dalam PP tersebut dijelaskan kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Berdasarkan pasal 225 ayat (1) camat juga bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum antara lain pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, kerukunan dan stabilitas kehidupan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelayanan serta pembangunan untuk peningkatan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam memimpin kecamatan, Tjahjo membeberkan, tugas camat, antara lain:

  1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
  2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  3. Mengoordinasikan upaya penyeleggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
  4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Tjahjo melanjutkan, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota, yaitu:

  1. Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan
  2. Untuk melaksnakan tugas pembantuan.

Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan kriteria:

  1. Proses sederhana;
  2. Objek perizinan berskala kecil;
  3. Tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
  4. Tidak memerlukan teknologi tinggi

Khusus untuk camat di kawasan perbatasan negara yang wilayahnya di luar pos batas lintas negara, Tjahjo menerangkan, dapat membantu pengawasan di bidang keimigrasian, kepabeanan, dan perkarantinaan yang ditugaskan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait kepada bupati/wali kota.

Selain itu, camat di kawasan perbatasan negara dapat diberikan kewenangan tertentu sesuai penugasan dari Pemerintah Pusat secara berjenjang dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Turut hadir dalam Rakornas Camat ini, antaranya Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Wiranto, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Markas Besar (Mabes) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Komisaris Jenderal (Komjen) Eko Putut Bayuseno, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulut, Olly Dondokambey dan Steven OE Kandouw dan bupati dan walikota.

 

VICTORIE WUWUNG

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Pesan Menkopolhukam kepada Para Camat

Read Next

Gubernur Sulut Cabut 42 Izin Tambang

Leave a Reply