You are currently viewing Digitalitasi Transaksi Keuangan Daerah
Ilustrasi transaksi digital.

Digitalitasi Transaksi Keuangan Daerah

JAKARTA, publikreport.com – Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, guna mempercepat implementasi digitalisasi transaksi keuangan daerah, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor: 03 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD).

“Perkembangan penerapan teknologi informasi dan ekonomi digital yang menunjukan tren yang meningkat perlu disikapi berbagai pihak, termasuk oleh pemerintah daerah. Dengan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), pengelolaan keuangan daerah diyakini akan lebih efisien, transparan, dan akuntabel,” jelas Airlangga Hartarto, Rabu 10 Maret 2021.

Selanjutnya, menurut Airlangga, di tingkat daerah akan dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) baik untuk tingkat provinsi, kabupaten dan kota yang diketuai kepala daerah masing-masing. Kebijakan strategis untuk mendorong digitalisasi secara masif di pusat maupun daerah juga dapat meningkatkan efektivitas implementasi Undang-Undang (UU) Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya.

“Selain peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), digitalisasi pelayanan dan transaksi pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan masyarakat yang di masa pandemi Covid-19 cenderung mengalami perubahan dalam pola interaksi dan pola transaksi,” jelasnya.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Iskandar Simorangkir, selaku Ketua Tim Pelaksana Satgas P2DD mengatakan, secara nasional kontribusi PAD dalam struktur APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) masih tergolong rendah. Dalam pos PAD, penerimaan masih didominasi oleh pajak daerah sebesar 66,5 persen sedangkan retribusi masih sangat rendah, yaitu 3,5 persen. Berdasarkan hasil pilot project penerapan transaksi nontunai yang dilakukan di 12 daerah, penerapan transaksi nontunai dapat meningkatkan PAD rata-rata 11,1 persen. Bahkan, Kota Surakarta melalui inovasi “Online Pembayaran Pajak Solo Destination” telah meningkatkan PAD sebesar 16 persen atau Rp118 miliar dalam waktu 3 tahun.

Leave a Reply