Anggota VI BPK RI, Harry Aswar Azis menyerahkan LHP LKPD TA 2017 kepada Gubernur Provinsi Sulut, Olly Dondokambey didampingi Wakil Gubernur, Steven OE Kandouw dan disaksikan Ketua DPRD, Andrei Angouw, Kepala BPK RI Kantor Perwakilan Sulut, Tangga Muliaman Purba serta Forkompimda di ruang paripurna DPRD Sulut, Selasa, 05 Juni 2018.
Anggota VI BPK RI, Harry Aswar Azis menyerahkan LHP LKPD TA 2017 kepada Gubernur Provinsi Sulut, Olly Dondokambey didampingi Wakil Gubernur, Steven OE Kandouw dan disaksikan Ketua DPRD, Andrei Angouw, Kepala BPK RI Kantor Perwakilan Sulut, Tangga Muliaman Purba serta Forkompimda di ruang paripurna DPRD Sulut, Selasa, 05 Juni 2018.

Empat Kali Pemprov Sulut Raih WTP

MANADO, publikreport.com – Kembali Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) meraih opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) atas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2017. Ini merupakan Opini WTP Pemprov Sulut yang diraih keempat kalinya.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini diserahkan Anggota VI BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI, Harry Azhar Azis kepada Gubernur Sulut, Olly Dondokambey disaksikan Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw dan Wakil Gubernur (Wagub) Steven OE Kandouw pada rapat paripurna istimewa di Kantor DPRD Sulut, Selasa, 05 Juni 2018, pagi.

“Tujuan akhir WTP adalah meningkatnya kemakmuran rakyat. Seperti di Sulut, perekonomian tumbuh sebesar 6,68 persen, jumlah penduduk miskin turun menjadi 8,10 persen dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) mencapai 71,05. Semuanya ini di atas rata-rata nasional,” kata Harry.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK, Harry mengungkapkan,dapat disimpulkan penyusunan LKPD Pemprov Sulut TA 2017 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material.

Selain itu Pemprov Sulut telah menyusun dan merancang unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

“Prestasi ini menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan oleh seluruh jajaran Pemprov Sulut,” harapnya.

Meski telah memberikan opini WTP, Harry menegaskan, BPK tetap memberikan catatan tentang laporan keuangan ataupun kemungkinan timbulnya ketidakakuratan pelaksanaan kegiatanyang harus diselesaikan dalam tenggat waktu 60 hari.

Gubernur Sulut, Olly Dondokambey mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada BPK RI atas LHP LKPD. Tentunya hasil yang diberikan akan mendorong manajemen pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien, dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Leave a Reply