You are currently viewing Enam Polres Berpredikat Pelayanan Prima
Personil kepolisian yang menghadiri acara penyampaian hasil evaluasi dan penghargaan pelayanan publik lingkup Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro Tahun 2019 di Jakarta, Rabu 20 November 2019.

Enam Polres Berpredikat Pelayanan Prima

JAKARTA, publikreport.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan 6 Kepolisian Resort (Polres) berpredikat pelayanan prima. Keenam Polres tersebut, masing-masing:

  1. Polresta Sidoarjo
  2. Polres Banyuwangi
  3. Polrestabes Surabaya
  4. Polres Cirebon
  5. Polres Tuban
  6. Polres Malang.

Sementara sebanyak 33 Polres berpredikat sangat baik atau A-.

Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo mengatakan, ntuk mewujudkan pelayanan prima, salah satunya dengan mendengar dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Dalam mewujudkan pelayanan masyarakat khususnya dalam lingkup kepolisian, tentu harus mendengarkan aspirasi masyarakat, walaupun sepahit apapun aspirasi dari masyarakat itu.

Kehadiran Polri di seluruh Indonesia, menurut Tjahjo, berkontribusi besar dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Diantaranya untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, menciptakan kondisi perekonomian yang stabil, menimbulkan kepercayaan masyarakat, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Polri didorongnya untuk terus berinovasi dalam upaya menjawab kebutuhan masyarakat dan memperbaiki pelayanan publik. Selain itu, aparatur negara dituntut untuk bekerja kerja, produktif, dan tidak terjebak pada rutinitas yang monoton.

“Perlu keberanian dengan langkah-langkah inovasi publik untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang makin dinamis. Oleh karena itu, kehadiran Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro harus berkontribusi besar dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” tegas Tjahjo pada acara penyampaian hasil evaluasi dan penghargaan pelayanan publik lingkup Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro Tahun 2019 di Jakarta, Rabu 20 November 2019.

Kepolisian, Tjahjo melanjutkan, harus mampu menggandeng berbagai unsur masyarakat serta berkolaborasi dengan lembaga pemerintah maupun swasta. Hal ini perlu dilakukan secara aktif melalui berbagai kegiatan untuk mengetahui kebutuhan dan memberikan masukan untuk pelayanan publik

Kita harus bekerja dengan orientasi hasil serta selalu meninjau masalah di lapangan dan menemukan solusinya. Semuanya kita lakukan agar publik merasakan dan menikmati pelayanan publik yag berkualitas,” ujarnya.

Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa mengatakan angka indeks hasil evaluasi lingkup Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, indeks hasil evaluasi sebesar 3,41, sementara tahun 2018 indeks hasil evaluasi sebesar 3,31 dan pada tahun 2019 indeks hasil evaluasi mencapai 3,51.

“Artinya, institusi Polri sudah menunjukan peningkatan yang sangat baik karena terjadi perubahan kategori dari Baik dengan Catatan pada tahun 2018 menjadi kategori Baik pada tahun 2019 ini,” ujarnya.

Pelaksanaan evaluasi pelayanan publik yang dilakukan Kementerian PANRB ini, Diah menjelaskan, berdasarkan amanat Undang-Undang (UU) Nomor: 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Tujuan evaluasi ini yaitu agar memunculkan unit penyelenggara pelayanan publik sebagai percontohan bagi unit penyelenggara pelayanan publik dan instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sasaran evaluasi pelayanan publik Polres adalah pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM). Kedua jenis layanan ini ditetapkan sebagai lokus evaluasi karena merupakan layanan khas Kepolisian RI yang paling dibutuhkan oleh masyarakat.

Leave a Reply