Diah Natalisa, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB.
Diah Natalisa, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB.

Gorontalo Masuk Percontohan Hub JIPP

JAKARTA, PUBLIKREPORTcom – Provinsi Gorontalo bersama sebelas provinsi lainnya, yakni Sulawesi Selatan (Sulsel), Maluku, Bali, Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Selatan (Kalsel), Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Selatan (Sumsel), Jawa Timur (Jatim) dan Jawa Tengah (Jateng), terpilih sebagai daerah percontohan JIPP (Jaringan Inovasi Pelayanan Publik). Tahun 2012 ini 12 provinsi tersebut akan mendapatkan pendampingan untuk mereplikasi dan mengembangkan inovasi pelayanan publik dari Kementerian PANRB dibantu perguruan tinggi.

Terpilihnya 12 provinsi itu tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (PANRB) Nomor: 94/2020 dan Keputusan Menteri PANRB Nomor: 359/2021.

“Tujuan pendampingan agar provinsi yang menjadi percontohan JIPP menciptakan atau mereplikasi inovasi pelayanan publik yang berdampak signifikan bagi pencapaian target reformasi birokrasi dan Sustainable Development Goals (SDGs),” kata Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa saat membuka Kick Off Meeting Pleno Pendampingan Hub/ Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021, secara virtual, Rabu 16 Juni 2021.

Tugas sebagai percontohan JIPP, Diah menjelaskan, adalah mengimplementasikan kebijakan pembinaan inovasi pelayanan publik, dari fase penciptaan inovasi, pengembangan, hingga pelembagaan. Pada fase penciptaan inovasi, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) dijadikan sarana untuk menjaring inovasi yang berkualitas dan matang. Kementerian PANRB mendorong agar seluruh inovasi yang teruji dan terbukti manfaatnya bagi masyarakat, mendapat payung hukum. Sehingga inovasi tersebut dapat terjaga keberlanjutannya dan mendapatkan pembinaan yang terus menerus oleh unit kerja pelaksananya dengan anggaran yang memadai.

“Pendampingan ini tentu tidak terlepas dari pemantauan dan evaluasi oleh Kementerian PANRB untuk memastikan kegiatan berjalan lancar dan berkelanjutan,” ujarnya.

Beberapa kriteria yang harus diterapkan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan ini, Diah menjelaskna, pertama, adalah komitmen kuat dari pimpinan daerah, dalam hal ini gubernur. Kedua, menemukan potensi inovasi yang berkembang dan dihubungkan dengan kebutuhan daerah. Ketiga, adalah dukungan birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan pimpinan.

Ke depan, Diah mengatakan, ditargetkan seluruh provinsi maupun kementerian dan lembaga memiliki JIPP. | DORANG

Leave a Reply